Cari Blog Ini

Minggu, 26 April 2015

PERLAWANAN TERSELUBUNG BURUH PERKEBUNAN: Studi Kasus Perlawanan Buruh PDP Kabupaten Jember Adzkiyak

PERLAWANAN TERSELUBUNG BURUH PERKEBUNAN:
             Studi Kasus Perlawanan Buruh PDP Kabupaten Jember

Adzkiyak

Abstrak: Artikel ini mengkaji  tentang model perlawanan terselubung buruh perkebunan di Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) di Sumberwadung, Desa Harjomulnyo, Kabupaten Jember. Tujuan dari tulisan ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh buruh perkebunan milik pemerintah daerah kabupaten Jember. Perlawanan tersebung yang dilakukan oleh buruh perkebunan sudah terjadi sejak lama seiring berdirinya perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Jember. Pola-pola perlawanan buruh perkebunan menunjukkan sifatnya terbatas, dilakukan secara kecil-kecilan dan individual, tidak membutuhkan koordinasi dan strategi aksi. Penelitian ini adalah penelitian kulaitatif dengan menggunakan metode etnografi. Metode etnografi adalah metode yang mencoba untuk menggambarkan sebuah komunitas secara mendalam. Tulisa ini menunjukkan bahwa aksi terselubung yang dilakukan buruh perkebunan ini merupakan konflik yang laten dan tidak tampak kepermukaan.

Kata Kunci: Perlawanan, buruh, perusahaan daerah perkebunan, konflik,.

PENDAHULUAN
            Kabupaten Jember disebut sebagai daerah perkebunan. Trade mark Jember sebagai daerah perkebunan memiliki akar historis yang panjang. Karena sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda wilayah Jember merupakan pusat usaha sektor perkebunan. Wilayah ini dijadikan salah satu pilihan pemerintah kolonial Belanda karena struktur tanahnya yang subur sehingga cocok untuk tanaman perkebunan. Jenis tanaman perkebunan di wilayah kabupaten Jember dibedakan menjadi dua yaitu tanaman lunak dan tanaman keras. Tanaman lunak seperti tembakau sedangkan tanaman keras meliputi karet, kakao dan kopi. Berdasarkan kepemilikannya, perusahaan perkebunan di Kabupaten Jember di bagi menjadi tiga; pertama, perusahaan perkebunan yang dikelola pemerintah pusat di bawah Perseroan Terbatas Perusahaan Nusantara (PTPN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BHMN), antara lain PTP. Silosenen, PTP. Jelbuk, PTP. Ajung, PTP. Kertosari, PT.Kaliputih, PTP. Curah Mas, PTP. XXIII Kaliduren, PTP. XXIII Kota Blater, PTP.XXIII. Sumber, PTP. XXVI Kalisanen, PTP. XXVI Glantangan, PTP.XXIII Gunung Gambir, PTP. Zeelandia, PTP. Mumbulsari, PTP. Renteng, PTP. XXII Banjarsari, dan PTP.XXVII-Ajung.
 Kedua, Perusahaan Perkebunan yang dikelola pemerintah kabupaten di bawah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) kabupaten Jember yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan perkebunan ini antara lain Kali Klepuh/gunung Pasang, PDP. Sumber Pandan, PDP. Sumbertenggulun, PDP. Sumberwadung, PDP. Ketajik, dan PDP. Kalimrawan.
Ketiga, perusahaan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta, diantaranya PT. Mulyaningsih, PT. Kaliputih, Ja. Watie/Kaliduren, JA. Watie/Panti, Perkebunan Sentool, UD. Rejo Hasil, Kalimrawan, PT. Perkebunan Hasfarm, Dian Argopuro P, PT. Bande Alit, PT. Ametraco, Dian Argopuro P, dan Yunawati (BPS, 1995:15-18).
            Kehidupan kaum buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan di kabupaten Jember hampir semuanya terisolir dari dunia luar, dimana mereka hidup di lereng gunung dan di pelosok-pelosok desa yang sulit dijangkau karena jalur tranportasi menuju ke wilayah perkebunan hampir semuanya makadam. Jalan makadam dan kondisi geografis yang terletak diperbukitan serta posisi perkampungan yang terdapat dipelosok- pelosok desa terpecil tersebut kondisi buruh sulit menjalin dengan pihak luar. 
Selain kondisi terisolir, pada umumnya tingkat kesejahteraan buruh perkebunan yang bekerja pada perusahaan daerah perkebunan di kabupaten Jember ini dapat digolongkan miskin, bahkan amat miskin bila dibandingkan dengan kehidupan petani, buruh perkotaan, dan nelayan. Akibat tekanan kehidupan sosial-ekonomi yang dialami kaum buruh perkebunan, wilayah ini merupakan potensi konflik sosial yang laten di kabupaten Jember.
Selama ini konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di kabupaten Jember masih banyak di dominasi kasus sengketa tanah, seperti konflik tanah Jenggawah antara petani dengan PTPN, konflik tanah Ketajik antara petani dengan Perusahaan Daerah Perkebunan, konflik tanah Nogosari antara petani dengan PTPN. Bahkan hampir setelah nasionalisasi perusahaan milik Belanda Tahun 1950-an kabupaten Jember ramai dengan konflik pertanahan antara petani dengan perusahaan perkebunan.
 Persoalan konflik pertanahan di kabupaten Jember ini sudah banyak dikaji para sarjana dari berbagai disiplin bidang termasuk ilmu sejarah (Arifin, 1985: 89). Namun, konflik antara kaum buruh dengan perusahaan perkebunan di kabupaten Jember masih jarang mendapat perhatian dari para akademisi karena konflik ini terjadi dalam lingkup internal perusahaan perkebunan. Struktur masyarakat perkebunan yang feodal, tertutup, jauh dari kehidupan masyarakat luar serta sistem manajemen perusahaan perkebunan yang terorganisir secara rapi sehingga sangat sulit untuk diketahui masyarakat luas meskipun perusahaan daerah perkebunan ini adalah milik publik. Karekteristik yang demikian ini tidak memungkinkan konflik yang terjadi antara buruh perkebunan dengan perusahaan daerah perkebunan diketahui pihak luar. Meskipun kadangkala ada pemberitaan media tentang konflik buruh dengan perusahaan daerah perkebunan namun skalanya kecil dan hanya sekali waktu saja (temporal). Tulisan ini akan mengangkat model gerakan perlawanan kaum buruh terhadap perusahaan daerah perkebunan dengan menggunakan model teori perlawanan yang dipersepsikan oleh kaum lemah. Sebagaimana yang dilakukan oleh James Scott dalam menganalisa model perlawanan sehari-hari kaum petani miskin terhadap tuan tanah (petani kaya) di Kedah Malaysia. Model teori konflik ini lebih memaknai perlawanan dan protes dari masyarakat bawah.   
            Tulisan ini secara singkat akan membahas beberapa masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kehidupan masyarakat buruh perkebunan yang terdapat di kabupaten Jember?; 2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi perlawanan buruh perkebunan terhadap Perusahaan Daerah Perkebunan serta model-model perlawanan yang dilakukan kaum buruh perkebunan?; dan 3) Akibat yang ditimbulkan oleh perlawanan buruh.

 Kerangka Teoritis
           Kajian James C. Scott tentang perlawanan petani kecil di Kedah Malaysia yang terdapat dalam buku yang berjudul ”Senjatanya Orang-Orang Kalah Bentuk-Bentuk perlawanan Sehari-hari Kaum Tani” memiliki relevansi untuk dijadikan pisau analisis dalam menjelaskan perlawanan buruh perkebunan terhadap perusahaan daerah perkebunan di kabupaten Jember. Analisa Scott ini melihat model perlawanan dalam persepsi kaum lemah yang tertindas (Scott, 2000:38-65). Mereka mengartikulasikan model perlawanan atau protes sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Model protes sosial mereka jauh dari sebuah arti gerakan sosial modern, karena sifatnya sangat tradisional tidak butuh manajemen gerakan yang terorganisir, basis massa, ideologi gerakan, dan pimpinan gerakan. Sebab-sebab munculnya protes ini disebabkan oleh ketertindasan kaum petani miskin dalam kehidupan sosial-ekonomi. Selain itu model gerakan ini juga tidak mencirikan ideologi perlawanan tradisional seperti gerakan yang mempercayai semua ketidakadilan akan berakhir dan keharmonisan akan datang, namun sebelum zaman keemasan itu datang akan dilalui masa-masa sulit terlebih dahulu (messianisme), gerakan yang mempercayai semua ketidakadilan akan berakhir dan keharmonisan akan datang, namun sebelum zaman keemasan itu datang akan dilalui masa-masa sulit terlebih dahulu. [*], (millenarisme), dan gerakan yang mempercayai bahwa nantinya akan terdapat alam lain yang memberikan kehidupan yang lebih baik (eschatologi), dan gerakan yang bertujuan menghidupkan kembali figure tertentu dalam rangka membangun semangat perlawanan baru (revivalisme) (Kartodirdjo, 1971: 15-25).
Penjelasan James C. Scott, memiliki relevansi dengan model-model perlawanan yang dilakukan buruh perkebunan dengan perusahaan daerah perkebunan. Setidaknya relevansi ini didasarkan atas realitas bahwa kehidupan kaum petani miskin memiliki kesamaan dengan buruh perkebunan. Mereka adalah komunitas marjinal, rakyat jelata, masyarakat bawah, yang secara ekonomi mereka miskin, kesejahteraan hidup rendah, berpendidikan rendah, posisi tawar politik lemah, dan lain-lainnya. Sebagaimana protes yang dilakukan petani miskin di Kedah Malaysia, model perlawan buruh perkebunan juga menunjukkan  cirri-ciri yang sama, yaitu tidak dilakukan secara frontal, tertutup, tidak revolusioner, tanpa manajemen dan organisasi gerakan yang matang, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN                      
Kondisi Kehidupan Buruh Perkebunan
Desa Harjomulyo terletak di kecamatan Silo, kabupaten Jember. Sejak tahun 1990 desa ini di pisah menjadi dua yaitu desa Karangharjo dan Harjomulyo, hal ini dikarenakan jumlah penduduknya pada tahun tersebut sangat padat yakni sekitar 12 ribu jiwa untuk ukuran desa perkebunan dengan bangunan rumah ynag masih jarang tergolong padat. Desa Harjomulyo terdiri dari lima dusun yaitu:  Dusun Sumberwadung (Afdeling Wadung) terletak disebelah utara Utara, Dusun Sumber Lanas (Afdeling Lanas) terletak disebelah Timur Barat, Dusun Sumber Pakem (Afdeling Pakem) terletak disebelah barat, dan Dusun jalinan/pabrik (Afdeling Pabrik) terletak di sebelah tengah.
            Kebanyakan matapencaharian masyarakat hanya mengandalkan hidup dari perkebunan. Hampir semua masyarakat bekerja di perusahaan daerah perkebunan milik Pemerintah Kabupaten Jember. Akibat lapangan perkejaan yang hanya terbatas pada perkebunan, mereka sulit mengakses matapencaharian selain bekerja sebagai buruh. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga kaum buruh masih jauh dari standart hidup layak. Potret kemisikinan struktural masyarakat buruh perkebunan ini dapat dilihat dari tingkat pemenuhan jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, makanan, dan lain-lain.                
            Secara umum tempat tinggal buruh perkebunan di Perusahaan Daerah Perkebunan di kabupaten Jember dibedakan menjadi dua, yaitu buruh yang bertempat tinggal diperkampungan dan buruh yang bertemapat tinggal di persile. Bagi buruh perkebunan yang berdomisili atau bertempat tinggal di perkampungan mereka disebut orang kampung. Latak perkampungan yang dijadikan tempat tinggal buruh perkebunan tidak jauh dari mereka bekerja kira-kira berjarak 25-100 M. Pilihan mereka untuk menetap tinggal di perkampungan disebabkan oleh beberapa faktor, diantara; (1) mereka mengikuti istri atau suami mereka yang sebelumnya memang tinggal di daerah perkampungan;(2) mereka memiliki sebidang tanah hasil dari warisan orang tua mereka, dan ketika mereka mempunyai uang di atas tanah warisan tersebut dibangun rumah; dan (3) karena kondisi di persile yang sangat padat sehingga mereka harus meninggalkan dan membangun rumah baru, tentunya hal ini berlaku bagi buruh yang mampu sedangkan mereka yang tidak mampu tetap tinggal di persile dengan kondisi yang tertekan. Mereka tidak mendapatkan fasilitas perusahaan perkebunan seperti rumah, listrik, dan air. Bagi buruh perkebunan yang berdomisili di persil adalh sebuah keterpaksaan(Hasil wawancara dengan Surai, 2002).
            Di tengah tekanan sosial-ekonomi yang berat, buruh pekebunan masih dapat bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Upah yang diterima dari perusahaan perkebunan masih jauh dari mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga kaum buruh. Kondisi yang demikian semakin parah ketika masa-masa paceklik antara bulan Janurai-Maret, ketika musim hujan datang.
            Akibat masa-masa krisis yang dialami kaum buruh tersebut mereka harus pandai mencarai soslusi alternatif lain agar mereka tetap dapat bertahan hidup. Upaya-upaya survival yang di lakukan kaum buruh perkebunan sebagaimana tercermin dari aktivitas mereka sehari-hari seperti jualan kecil-kecilan, beternak kambing dan sapi, bertani, ikut arisan, hutang ketetangga dan kerabat dekat, mengisi tanah kedalam palstik polibek dan membeli togel. Pilihan-pilihan usaha ini dilakukan buruh perkebunan karena tuntutan hidup yang mereka alami sehari-hari semakin tinggi.  
   Masyarakat perkebunan adalah masyarakat feodal. Masyarakat feodal perkebunan dicirikan beberapa hal seperti adanya kepatuhan dan penghormatan berlebihan yang dilakukan buruh terhadap pimpinan perusahaan (Suhartono, 1995: 48). Sikap serta perilaku yang sering ditunjukkan buruh perkebunan tersebut merupakan budaya yang tercermin dari masyarakat kolonial masa lalu. Kepatuhan serta penghormatan yang berjenjang merupakan sikap dasar yang tetap harus dilakukan utamanya pada buruh bawahan seperti buruh lepas. Para buruh lepas di perkebunan harus tunduk dan patuh pada pimpinan serta aturan perusahaan. Karena sekali mereka diketahui perusahaan melanggar maka sanksi akan di jatuhkan pada mereka (Bremen, 1997; Ingleson, 2004).   
Karakteristik sosial masyarakat perkebunan yang lain adalah adanya tekanan struktural yang tetap terjaga. Tekanan struktural merupakan budaya masyarakat perkebunan yang tetap dilestarikan agar pimpinan perusahaan perkebunan tetap berwibawa dihadapan buruh. Selain menjaga kewibawaan pimpinan perusahaan perkebunan, tekanan terhadap buruh juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas produksi perkebunan. Karena menekan buruh untuk disiplin dalam bekerja merupakan tuntutan kerja perusahaan. Kepatuhan serta penghormatan ini terlihat dari sikap buruh lepas sebagai buruh paling bawah dalam struktur perusahaan. Kalau buruh lepas harus tunduk pada mandor, maka mandor harus hormat dan patuh sebagaimana perintah sinder. Sedangkan sinder harus mengikuti segala perintah Adminstratur (ADM) dan ADM harus patuh pada direksi. Dalam mengelola perusahaan perkebunan ini, seorang direksi perkebunan diwajibkan untuk memenuhi target pemasukan pendapatan daerah yang telah ditetapkan kepala daerah.
            Akibat kewajiban pemenuhan target yang dibebankan pemerintah daerah terhadap perusahaan daerah perkebunan ini, berbagai persoalan muncul pada masyarakat perkebunan. Kepentingan ekonomi-politik pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap perusahaan daerah perkebunan sering mengorbankan hak-hak normatif buruh perkebunan. Dalam upaya mencari keuntungan sebesar-besarnya pihak perkebunan sering melanggar aturan perburuhan yang berlaku, seperti tidak membayar UMK sesuai aturan, tidak memberikan jaminan kesehatan, pentidikan, cuti haid dan hamil bagi buruh perempuan (Sudjana, 2000:15-16). Selain pelanggaran hak-hak normative buruh, manajemen birokrasi perusahaan perkebunan yang feodal sering dijadikan ajang korupsi oleh pemerintah daerah dan pimpinan perusahaan (Suhartono, 2001: 40-55).
            Kondisi-kondisi yang demikian menyebabkan menyebabkan buruh perkebunan melakukan perlawanan atau protes social terhadap perusahaan perkebunan. Perlawanan atau protes sosial buruh perkebunan memiliki keunikan karena perlawanan yang mereka lakukan tidak secara frontal dan terbuka akan tetapi secara tradisional, yaitu dengan cara rahasia, sehari-hari (kontinyu) dan terselubung. Model perlawanan buruh perkebunan ini muncul setelah perkebunan dikuasai oleh pemerintah daerah sekitar tahun 1970-an. Namun untuk membatasi studi ini, batasan temporal dimulai tahun 1997-1999 dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut ditandai peristiwa penting diantaranya krisis moneter, jatuhnya kekuasaan Orde Baru, dan munculnya era reformasi. Peristiwa penting ini secara langsung berpengaruh kondisi kehidupan kaum buruh, seperti social dan ekonomi.   
 

Model Perlawanan Buruh Perkebunan
Model perlawanan sehari-hari kaum buruh perkebunan ini akan mendiskripsikan bagaimana potret kaum buruh dengan segala karakteristiknya melakukan upaya-upaya survaivel dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya. Ketika posisi tawar mereka yang lemah dan dominasi sistem dan struktur perusaan daerah perkebunan yang menekan kaum buruh maka model perlawanan secara terbuka dan frontal bukanlah pilihan yang tepat. Resiko perlawanan secara terbuka dan frontal terhadap perusahaan mengandung resiko yang dapat mengancam kehidupan mereka. Karena bagi kaum resiko ancaman (intimidasi), pemutusan hubungan kerja (PHK), diusir dari perkampungan buruh (persil), dan ancaman pembunuhan dengan cara-cara halus seperti santet adalah resiko yang paling dihindari.
Pilihan perlawanan kaum buruh yang lebih mengutamakan kerahasiaan, kehati-hatian, dan dilakukan secara personal merupakan pilihan rasional. Selain itu model perlawanan ini sangat sulit di kontrowl oleh pihak perkebunan. Meskipun perusahaan perkebunan menerapkan manajemen yang ketat dalam pengawasan kerja buruh utamanya pada buruh lepas sadapan, tetapi mereka mampu mencari kesempatan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan secara terus menerus. Tindakan mereka yang juga merupakan simbol perlawanan dari kaum buruh terhadap perkebunan adalah mecuri kopi kecil- kecilan, mencampur lateks dengan air, tidak masuk kerja, berpura-pura sakit, dan lain-lain (Scott, 1985).

1.   Mencampur Lateks dengan Air
Berbeda dengan buruh yang dipekerjakan untuk memetik kopi yang banyak dilakukan buruh perempuan. Pekerja sadapan karet kebanyakan dilakukan buruh laki-laki dan perempuan. Biasanya mereka adalah suami istri. Sistem pengupahan kerja sadapan adalah tergantung dari jumlah yang dihasilkan. Upah menyadap diberikan setiap setengah bulan sekali, yaitu pada pertengahan dan akhir bulan. Mereka biasanya menerima antara Rp 100 ribu-150 ribu perbulan. Sehingga rata-rata buruh sadapan lepas dapat menerima upah antara Rp 200-300 ribu per bulan. Besaran upah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan pengeluaran ekonomi rumah tangga mereka. Karena dalam sebulan kebutuhan ekonomi rumah tangga buruh sebesar Rp 500-700 ribu. Selain itu, pemberian upah tersebut melanggar ketentuan pengupahan daerah. Pada tahun 1999 Upah Minimun Kabupaten  (UMK) Jember adalah Rp 415.000. Kehidupan di desa perkebunan tidak banyak menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga meskipun dibayar rendah mereka tetap bekerja. Dapat bekerja di perkebunan saja mereka merasa untung.
Pekerjaan deres (menyadap getah dari pohon karet) dilakukan pada malam hari antara jam 02.00-04.00 pagi. Pekerjaan deres ini dilakukan pada malam hari karena menurut pihak perkebunan pada waktu tersebut adalah saat-saat keluarnya lateks dari pohon karet.  Setelah selesai menyadap mereka memasang mangkok sadapan untuk mengunpulkan lateks yang keluar dari pohon karet, kemudian pulang pukul 04.00 pagi untuk sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi dan istirahat sebentar mereka kembali ke kebun. Mereka bekerja lagi untuk mengumpulkan mangkok yang sudah dipenuhi lateks ke dalam bak tempat penampungan karet.
Setelah selesai mengumpulkan lateks biasanya mereka mencuci peralatan sadapan di sungai atau lubang tanah yang dibuat untuk mencuci. Selama proses mencuci ini buruh sering mencampur lateks dengan air. Meskipun sering diawasi mandor perkebunan tetapi mereka dapat memanfaat situasi ketika mandor lengah atau pergi ke tempat buruh yang lain. Pada saat inilah buruh biasanya mengambil air bekas cucian peralatan sadap kemudian dimasukkan ke dalam ember karet. Setelah dirasa cukup para buruh ini kemudian mengantarkan hasil sadapan karet ke perusahaan. 
 Mencampur lateks dengan air merupakan simbol perlawanan buruh perkebunan yang paling intens dilakukan, bahkan dapat dikatakan dilakukan setiap hari. Alasan buruh perkebunan mencampur lateks dengan air ini disebabkan oleh beberapa hal; pertama, mereka mencampur lateks dengan air karena kalah liter. Mereka sering menghadapi kenyataan, bahwa tidak ada perbedaan upah yang diterima buruh yang mencampur air atau tidak. Biasanya hasil timbangan lateks yang murni upahnya sama dengan yang dicampur Air; b) Upah harian yang diterima buruh dari hasil menyadap sangat rendah dan tidak mencukupi untuk memenuhi kehidupan keluarga buruh; c) sebab kecemburuan, biasanya buruh sadapan lepas yang mempunyai hubungan keluarga dengan mandor, meskipun karetnya dicampur dengan air tetapi tidak ada teguran dan satuan harga perliternya tinggi. Kenyataan ini menyebabkan buruh yang lain merasa iri dengan perlakuan mandor terhadap familinya tersebut (Hasil Wawancara dengan Matnawi, 20 maret 2005).
Mencampur karet adalah bagian dari protes sosial yang dilakukan buruh perkebunan. Mereka merespon ketidakadilakan structural yang dilakukan pihak perusahaan dengan persepsi mereka. Mencampur lateks dengan air merupakan simbol kesadaran perlawanan buruh perkebunan terhadap posisi tawar mereka yang lemah terhadap perusahaan. Di hadapan buruh, perusahaan daerah perkebunan dianggap pihak yang menyebabkan kemiskinan dan ketergantungan di kalangan kaum buruh meskipun di sisi lain perkebunan yang memberikan pekerjaan bagi mereka. Bagi buruh perkebunan protes dengan cara sembunyi-sembunyi adalah pilihan yang rasional bagi mereka. Karena melakukan perlawanan dengan cara terselubung dapat mengancam kehidupan mereka karena sewaktu-waktu mereka dapat di pecat atai di PHK.

2.   Mencuri Kecil-Kecilan
            Kopi adalah salah-satu tanaman perkebunan. Tanaman kopi dalam setahun dapat dipanen dua kali. Di perkebunan afdeling Sumber Wadung Kopi merupakan komoditas unggulan selain karet dan kakao. Kebanyakan buruh yang dipekerjakan memetik kopi adalah buruh perempuan. Karena buruh perempuan ini lebih telaten. Ketika musim panen kopi para buruh perempuan ini bekerja mulai jam 07.30 pagi-sampai jam 17.00 sore. Sitem upah memetik kopi adalah sistem borongan, yakni tergantung perolehan yang dihasilkan. Sejak pagi sampai sore bisanya buruh perempuan mendapatkan satu sampai satu setengah sak dengan berat antara 100 kg-150 kg. Per satu kilogram kopi dihargai Rp 100-150 rupiah. Jadi rata-rata upah yang diterima  buruh perempuan berkisar antara Rp 10 ribu-15 ribu per hari. Upah sebesar itu tentunya masih jauh dari mencukupi kebutuhan hidup buru perkebunan (Hasil Wawancara dengan Hartatik (35 th), 25 Maret 2003).
            Akibat upah yang diterima rendah, buruh perempuan perkebunan sering melakukan pencurian kopi secara kecil-kecilan. Para buruh perempuan ini akan menunggu keamanan perkebunan lengah atau ketika mereka sedang tidak diawasi. Agar tidak ketahuan, kopi hasil curian ini biasanya disembuyikan di dalam dipakaian. Karena jumlah kopi yang dicuri hanya sedikit biasanya mereka kumpulkan dirumahnya terlebih dahulu. Biasanya kopi hasil curian ini tidak berani dikeringkan di luar rumah karena takut diketahui oleh pihak keamanan perkebunan. Maka kopi hasil curian ini dikeringkan di dalam rumah. Sambil menunggu kopi kering, para buruh perempuan ini mengumpulkan kopi secara terus menerus. Mereka akan menjual kopi hasil curian ketika jumlahnya sudah banyak.    
            Pencurian kopi oleh buruh perempuan perkebunan ini merupakan respon terhadap tekanan ekonomi yang mereka alami sehari-hari. Upah yang rendah menyebabkan tikat kesejahteraan kehidupan mereka rendah. Dengan kebutuhan hidup yang tinggi, upah yang rendah tersebut jelas masih jauh dari mencukupi. Tindakan pencurian kopi secara kecil-kecilan yang dilakukan buruh perempuan perkebunan dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk resistensi terhadap pihak perkebunan.  Pihak perkebunan dianggap memerikan apah yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Tindakan buruh perempuan ini juga sekaligus merupakan wujud dari posisi mereka yang lemah dan tidak mungkin melakukan melakukan perlawanan secara terbuka.
            Mencuri kopi secara kecil-kecilan merupakan pilihan rasional buruh perempuan ketika tekanan sosial ekonomi yang mereka rasakan sehari-hari sudah mencapai batas tertentu. Pada batas tertentu ini mereka sudah tidak sanggup lagi menangung beban ekonomi kebutuhan keluarga yang harus ditanggung. Bentuk perlawanan ini dipilih tidak memiliki resiko dan dapat dilakukan sendirian tanpa koordinasi dan perencanaan yang matang. Mereka dapat melakukan ini setiap kali musim panen kopi datang. Selain itu model perlawanan ini dapat dilakukan sehari-hari dengan akibat kerugian yang tidak sedikit bagi perkebunan. 
             Tanaman kopi adalah komoditas ekspor perkebunan, untuk keamanan komoditas ini pihak perkebunan selama panen kopi, mempekerjakan tenaga keamanan yang bertugas untuk menjaga tanaman kopi selama 24 jam. Sistem pekerjaannya adalah bergantian (sistem rol), sistem pembagian pekejaan ini dimulai dari jam 07.00 pagi- 14.00 siang, dan 19.00 malam- 07.00 pagi. Sistem pengupahan keamanan harian adalah harian. Upah yang diterima buruh keamanan harian adalah Rp 12 ribu. Para keamanan harian ini hanya berstatus sebagai buruh harian lepas, sehingga hanya dipekerjakan pada saat musim kopi. Ketika musim kopi selesai maka mereka akan berhenti bekerja dan menganggur.  
            Selain mempekerjakan keamanan lepas harian, pihak perkebunan juga menyewa orang dari luar perkebunan untuk dijadikan tenaga siluman. Para tenaga siluman yang dipekerjakan pihak perkebunan adalah orang-orang bajingan dan preman. Mereka dimanfaatkan perkebunan untuk menakut-nakuti para buruh. Keberadaan keamanan dan latar belakang kehidupan tenaga siluman yang demikian ini malah justru merugikan pihak perkebunan, karena mereka sering mencuri kopi milik perkebunan. Perilaku tenaga siluman ini sering diketahi oleh pihak keamanan perkebunan (Hasil Wawancara Dengan Anthok (45th) , 9 Januari 2005).
            Pencurian yang dilakukan tenaga siluman ini digolongkan sebagai tindakan kriminal murni dengan motivasi ingin mencari keuntungan materi. Pencurian kopi oleh tenaga siluman bisanya dilakukan pada malam hari.  Meskipun keamanan yang ditugaskan perkebunan sering melaporkan kejadian ini, akan tetapi pihak perkebunan tidak mengambil tindakan apa-apa.

3.Tidak Masuk Kerja
            Ciri lain protes buruh perkebunan adalah tidak masuk kerja. Model perlawanan ini adalah strategi yang efektif untuk menghindari tekanan dari pihak perusahaan. Tidak masuk kerja dilakukan buruh perkebunan ketika kondisi alam tidak memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Tidak masuk kerja (mangkir) banya dilakukan buruh sadapan lepas yang bekerja pada malam hari. Ketika musim penghujan adalah masa-masa yang sulit bagi buruh lepas sadapan karet. Karena pada musim hujan kondisi tanah yang licin dan keadaan perkebunan yang gelap sering menyulitkan mereka bekerja. Selain itu, saat musim hujan lateks yang dihasilkan dari menyadap tidak bagus karena tercampur air hujan. Kadar air hujan yang tinggi di dalam lateks menyebabkan upah yang diberikan perusahaan lebih rendah dari biasanya. Pada musim penghujan, antara bulan Januari-Maret adalah masa paceklik bagi buruh perkebunan karena mereka menerima upah paling rendah dari bulan-bulan biasanya. Upah yang diterima musim ini hanya berkisar Rp 50- Rp 75 per setengah bulan. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan buruh sadapan lepas tidak masuk kerja. Kepada para mandor mereka akan berpura-pura sakit, ada keperluan keluarga, malas dan lain sebagainya (Hasil Wawancara dengan Matnawi (39 th), 20 Maret 2005).
            Meskipun kondisi alam tidak memungkinkan buruh bekerja, akan tetapi pihak perusahaan tetap memaksakan para buruh untuk menyadap karet. Pada musim-musim ini pihak perusahaan menggunakan segala macam cara untuk memaksa buruh bekerja. Bahkan tidak jarang mereka mengancam akan memecat buruh yang mangkir kerja. Apabila ancaman ini ditanggapi apatis buruh, maka mandor perkebunan akan mengambil mangkok sadapan buruh. Para mandor akan mendatangi rumah buruh yang mangkir kerja dan mengatakan kalau mangkok yang milik buruh sadapan tersebut akan diberikan pada orang lain yang membutuhkan pekerjaan (Hasil wawancara dengan Sura’i (40th, 2002).
            Bagi perkebunan menjaga stabilitas produksi karet perusahaan adalah keharusan yang harus tetap dijaga. Karena dengan menjaga produktifitas ini perusahaan mendapatkan keuntungan. Dengan semakin banyaknya buruh yang mangkir kerja maka produksi perusahaan menurun dan keuntungan berkurang.


 KESIMPULAN
            Perlawanan buruh perkebunan merupakan respon atas tekanan sosial ekonomi dan budaya yang mereka rasakan sehari-hari. Model perlawanan yang dilakukan terhadap buruh perusahaan perkebunan adalah pilihan rasional yang sadar. Dimana mereka menyadari posisi tawar yang rendah dihadapan perkebunan yang tidak mungkin melakukan perlawanan secara terbuka. Protes atau perlawanan terbuka akan mengancam kehidupan mereka karena posisi perusahaan yang sangat dominan dan berkuasa. 
            Pada sisi lain, protes sosial buruh perkebunan merupakan bagian dari mekanisme survaival mereka untuk bertahan hidup akibat tekanan ekonomi yang dialami. Protes buruh terhadap pihak perkebunan juga dapat dimaknai  upaya strategi adaptasi mereka untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih luas dengan cara berpikir mereka. Ketika cara lain tidak mungkin mereka lakukan untuk mendapatkan akses sumberdaya perkebunan akibat kondisi sturuktural perkebunan yang kuat dan dominan. Maka pilihan protes secara tersembunyi (rahasia), sehari-hari (kontinyu) adalah pilihan rasional.  Apabila dilihat dari protes sosial yang dilakukan buruh tidak nampak target-target sasaran yang lebih besar dan luas, seperti menjatuhkan kekuasaan atau mengadakan revolusi sosial. Akan tetapi protes yang mereka lakukan terhadap perusahaan perkebunan adalah sekedar bertahan untuk hidup dari tekanan social-ekonomi yang mereka alami sehari-hari.  

DAFTAR RUJUKAN

Edy Burhan Arifin ,“Konflik antara Petani dengan Pihak PTP XVII:  Kasus Tanah di Jenggawah,” Skripsi SI FS UGM, tidak diterbitkan.
Eggi Sudjana, Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya, (Jakarta: PPMI, 2000).
James C. Scott, Senjatanya Orang-Orang Kalah Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani, (Jakarta: Obor, 2000).
 Sartono Kartodirdjo. 1971. Messianisme Dan Millenarisme Dalam Sedjarah Indonesia, Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada. (Jogjakarta: Lembaran Sedjarah. edisi Juni, 1971).
Suhartono. Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942. (Aditya Media: Yogyakarta, 1995).
Jean Bremen. Menjinakkan Sang Kuli Politik Kolonial pada Awal Abad Ke-20. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997).
Ingleson, John, Tangan dan Kaki Terikat Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004). 
Suhartono W. Pranoto, Serpihan Budaya Feodal (Yogyakarta: Agastya Media, 2001).
James Scott. Weapons of The Weak: Everyday Form of Peasent Resistence. New Haven: Yale University Press, 1985).

Data Wawancara (Interview)
Hasil Wawancara dengan Matnawi (39 th) buruh lepas sadapan karet pada perusahaan daerah perkebunan Jember, di desa Harjomulyo Kecamatan Silo, tanggal 20 maret 2005.
Hasil Wawancara dengan Hartatik (35 th) buruh perempuan pada perusahanaan daerah perkebunan, di desa Harjomulyo, tanggal 25 Maret 2003.
Hasil Wawancara dengan Anthok (45th) buruh tetap bagian keamanan pada perusahaan daerah perkebunan Jember, di desa Harjomulyo, tanggal 9 Januari 2005.
Hasil Wawancara dengan Matnawi (39 th) buruh lepas sadapan karet pada Perusahaan perkebunan daerah Jember, di desa Harjomulyo, tanggal 20 maret 2005.
Hasil wawancara dengan Sura’i (40th) buruh sadapan lepas pada perusahaan daerah perkebunan Jember, di desa Harjomulyo, tahun 2002.



[*] Millenarisme adalah ideologi gerakan yang mempercayai semua ketidakadilan akan berakhir dan keharmonisan akan datang, namun sebelum zaman keemasan itu datang akan dilalui masa-masa sulit terlebih dahulu.