Cari Blog Ini

Senin, 08 Februari 2016

KAJIAN YURIDIS TENTANG FUNGSI LARASITA DALAM PENSERTIPIKATAN
HAK MILIK ATAS TANAH

                                                        Catur Yunianto

Abstrak: Salah satu layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh BPN dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan pertanahan dalam pengurusan sertipikat tanah berupa program  Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah). Layanan BPN yang tertuang didalam program  Larasita dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Program  Larasita merupakan sebuah upaya simpatik guna melayani warga yang ingin membuat sertifikat tanahnya. Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung   

Kata Kunci : Larasita, Pensertipikatan Hak Milik Atas Tanah, Kantor Pertanahan

PENDAHULUAN                                             
         Kepemilikan hak atas tanah perlu dibuktikan dengan bukti otentik atau bukti yang sah dalam bentuk sertipikat hak atas tanah, dimana pemilikan tanah dengan sertipikat tersebut merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Dewasa ini banyak orang belum menyadari pentingnya kepemilikan sertipikat tanah, sehingga pembuktian sangat sulit dilakukan karena masih banyak yang dalam bentuk petok atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang lama. Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696), bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah :
1.    Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
2.    Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dapat dengan mudah memperoleh data yang diperlukan mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah didaftar.
3.    Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan
Sertipikat merupakan Alat pembuktian bagi seseorang yang mempunyai hak atas tanah. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa : sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Bahkan ayat 2-nya menerangkan bahwa : dalam hal atas suatu bidang tanah sudah di terbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang marasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.
Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh suatu bukti otentik atas hak milik atas tanahnya merupakan salah satu bentuk tertib hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup memadai dalam rangka pengurusan sertipikat hak milik atas tanah itu. Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa : sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Salah satu layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh BPN dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan pertanahan dalam pengurusan sertipikat tanah berupa program  Larasita (Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah). Layanan BPN yang tertuang didalam program  Larasita dalam pelaksanaannya dilapangan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Program  Larasita merupakan sebuah upaya simpatik guna melayani warga yang ingin membuat sertifikat tanahnya.
Larasita adalah kebijakan inovatif yang beranjak dari pemenuhan rasa keadilan yang diperlukan, diharapkan dan dipikirkan oleh masyarakat. Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudnyatakan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, serta seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan keagrariaan. Pengembangan Larasita berangkat dari kehendak dan motifasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN RI dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif, mendatangi masyarakat secara langsung. Larasita telah diujicobakan pelaksanaannya di beberapa Kabupaten atau Kota yang setelah dilakukan evaluasi disimpulkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Dalam Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita dinyatakan bahwa :
1.    Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional (reforma sgraria);
2.    Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
3.    Melakukan pendektisian awal atas tanah-tanah terlantar;
4.    Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang di indikasikan bermasalah;
5.    Memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin di selesaikan di lapangan;
6.    Menyambungka program BPN RI dengan aspirai yang berkembang di masyarakat; dan
7.    Meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.
Dengan adanya Larasita, kantor pertanahan menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN RI dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat, diseluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor pertanahan. Program unggulan dari BPN yang disebut dengan Larasita diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita.
Peraturan kepala BPN RI ini di maksudkan untuk mendekatkan tugas dan fungsi BPN, dan memberikan kemudahan dan percepatan pengurusan pertanahan kepada masyarakat. Larasita merupakan Kantor Pertanahan bergerak, dengan demikian Larasita dilaksanakan pada Kantor Pertanahan baik yang sudah atau yang belum memiliki dukungan sarana dan prasarana Larasita, misalnya kendaraan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk pelaksanaan Larasita dibentuk Tim Larasita dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan. Keanggotaan Tim Larasita dilakukan secara bergantian atau  bergilir sesuai dengan beban kerja di lingkungan Kantor Pertanahan yang bersangkutan. Adapun untuk mengendalikan pelaksaan Larasita diwilayah kerja Kantor Wilayah BPN, saat ini telah dibentuk Tim kendali Larasita dengan dasar hukum keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN. Untuk kelancaran pelaksanaan Larasita Kepala Kantor Pertanahan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada koordinator Tim Larasita, misalnya kewenangan menandatangani surat keterangan pendaftaran Tanah dan Roya. Kewenangan yang akan di delegasikan tersebut ditetapkan dengan keputusan kepala Kantor Wilayah BPN. Dalam hal ini penulis secara spesifik menguraikan pensertifikatan tanah dalam pembahasan adalah pensertipikatan tanah untuk pertama kali model sporadik hak milik atas tanah melalui Program Larasita.
Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 2 (dua) permasalahan, yaitu : (1) Bagaimanakah regulasi pensertipikatan tanah melalui program LARASITA ?  Dan (2) Apakah fungsi program LARASITA dalam pensertipikatan tanah  ? 

PEMBAHASAN
1. Regulasi Pensertipikatan Tanah Melalui Program LARASITA
            Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA, menentukan bahwa tanah-tanah di seluruh Indonesia harus diinventarisasi. Ketentuan tentang Pendaftaran Tanah tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 dan Pasal 23 UUPA. Dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah.  Uraian di atas merupakan konskwensi mengapa perlu direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sehingga dengan demikian diperlukan suatu Peraturan pendaftaran Tanah yang baru.
Selama lebih dari 40 tahun pelaksanaan UUPA, pendaftaran tanah telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (LN Tahun 1961 Nomor 28, TLN Nomor 2171) tentang Pendaftaran Tanah. Sejalan dengan perkembangan pembanguann nasional dan kebutuhan akan kepastian hukum di bidang pertanahan, telah diundangkan peraturan pendaftaran tanah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 Nomor 59 TLN Nomor 2043).
Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah saat ini memulai era baru dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Meskipun demikian, peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau diubah atau diganti berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang baru ini tetap  dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan yang pada hekekatnya sudah ditetapkan dalam UUPA, yakni bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertahanan dan bahwa sistem publikasi adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur-unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c, Pasal 23 ayat 2, Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 38 ayat 2. 
Sebagai catatan tambahan maka apa yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Demikian pula disebutkan pendaftaran tanah sistematik, apa yang dikenal dahulu pendaftaran desa demi desa dan pendaftaran sporadik adalah pendaftaran tanah yang individual. Yang jelas bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah menampung segala kesulitan yang pernah dialami dalam era Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga Peraturan Pemerintah 40 dan Peraturan Pemerintah 41 Tahun 1996 tentang Hak-hak Atas Tanah menurut UUPA, akan dapat diharapkan semakin sempurna proses pendaftaran tanah.  Kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance, continous recording).
Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan sarana untuk memasyarakatkan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertanahan khususnya dalam bidang Pendaftaran Tanah. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, merupakan langkah maju dalam bidang pertanahan, khususnya dalam pendaftaran tanah di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk mengefektifkan pendaftaran tanah di Indonesia, sehingga banyak program-program tentang pendaftaran tanah yang digulirkan di Indonesia.
Dewasa ini banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya kepemilikan tanah dengan sertifikat hak atas tanah, sehingga pembuktian sangat sulit dilakukan karena masih banyak yang dalam bentuk petok atau bukti kepemilikan hak atas tanah yang lama sehingga perlu diberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat akan arti penting sertipikat tersebut.Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan  Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat sesegera mungkin mewujudkan pensertifikatan terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia, maka Kantor Pertanahan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan mengadakan program-program antara lain :
a.  Prona 
b.  Larasita
Prona adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi : adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara Prona bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan. Kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. Prona dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan Prona adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.
Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pengembangan Larasita  berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan  Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif  (Pendahuluan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita BPN-RI). Layanan Rakyat untuk  Sertifikasi  Tanah (Larasita) merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan Sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum.
Pada dasarnya prosedur pensertipikatan yang dilaksanakan melalui Larasita sama halnya dengan pelaksanaan pensertipikatan tanah sebagaimana yang telah ada, namun dengan layanan yang lebih maju dengan sistem jemput bola. Larasita merupakan langkah maju dalam bidang pertanahan sehingga lebih cepat, efektif dan murah. Semoga ke depan, program Larasita benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Proses pensertipikatan tanah dapat dilakukan secara langsung (reguler) melalui Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan sendiri oleh pemohon sertipikat dan secara aktif melalui Larasita yaitu BPN sendiri yang mendatangi langsung masyarakat yang akan membuat sertipikat tanah maupun beberapa hal lain sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita BPN RI.
Kesadaran hukum masyarakat untuk memperoleh suatu bukti otentik hak milik atas tanah merupakan salah satu bentuk tertib hukum dalam bidang hukum agraria di Indonesia, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang cukup memadai dalam rangka pengurusan sertipikat hak milik atas tanah itu. Salah satu layanan jemput bola yang dilaksanakan oleh BPN dalam upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan pertanahan pengurusan sertipikat tanah berupa mobil keliling adalah dengan adanya Larasita yang merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah dan merupakan sebuah upaya simpatik dari Kantor Pertanahan guna melayani warga yang ingin membuat sertifikat tanahnya. Mobil pelayanan itu diharapkan dapat menghilangkan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat.
Program unggulan dari Kantor Pertanahan yang disebut dengan Larasita diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita. Terhitung sejak tahun 2008 program ini dikembangkan secara nasional, dan pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 kabupaten/kota di seperempat wilayah Indonesia. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya pioneering mobile land information services. Selanjutnya, akan dibangun lagi Larasita di 134 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Dengan demikian pada akhir tahun 2012 lebih dari 90 persen wilayah Indonesia terlayani Larasita, yang terdiri dari mobil Larasita unit sepeda motor LarasitaDengan Larasita pola pengelolaan pertanahan dikembangkan menjadi lebih aktif. Hal tersebut juga ditegaskan dalam pertimbangan huruf a Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita yang menyatakan bahwa dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional RI bagi masyarakat. Implementasi hal tersebut dikembangkan melalui Larasita (aktif) dimana BPN-lah yang aktif mendatangi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan pada umumnya dan pensertipikatan tanah pada khususnya.
Dengan adanya Larasita tersebut pada gilirannya akan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : Untuk memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dalam pengurusan pertanahan ; dalam hal ini keadilan merupakan komitmen pelaksanaan Larasita untuk melayani semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dalam pengurusan pertanahan yang menjadi tugas pokok Larasita. Hal tersebut merupakan bentuk dari jaminan kepastian hukum dan keadilan untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam bidang pertanahan, agar setiap masyarakat tanpa terkecuali memiliki bukti kepemilikan tanah dan semuanya dapat dilayani dengan baik secara adil.Mempercepat proses pengurusan ; dalam hal ini implementasinya dengan pelayanan dan proses berkas secara langsung pada armada bergerak Larasita yang disertai perangkat internet. Semua dapat dilayani di armada Larasita meskipun beberapa hal lain masih harus berkoordinasi dengan pusat. Kecepatan dalam proses tersebut juga dirasakan oleh masyarakat pemohon, karena masyarakat tidak perlu jauh-jauh mengurusi ke kantor pertanahan pusat  cukup melalui one stop services (layanan satu atap) sehingga selain cepat juga dapat menjadikan biaya lebih murah.
1.    Memperluas cakupan wilayah pengurusan pertanahan ; dalam hal ini dapat dirasakan oleh beberapa wilayah kecamatan yang letaknya jauh dari ibukota Kabupaten atau Kota maupun beberapa daerah pelosok yang sulit dijangkau seperti daerah perbukitan dan pegunungan. Dengan demikian, masyarakat yang tadinya enggan atau malas karena ia jauh dari BPN pusat, dengan adanya Larasita dapat terlayani dan terjangkau dalam hal ini tentunya perlu didukung oleh sosialisasi yang baik dari perangkat pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan atau desa sehingga warga dapat mengetahui jadwal layanan program Lartasita sekaligus memberikan sosialisasi pentingnya kepemilikan bukti hak atas tanah.
2.    Menjamin pengurusan pertanahan tersebut tanpa perantara.; dalam hal ini karena aparat BPN sendiri yang bertemu atau mendatangi langsung masyarakat pemohon, maka akan terjadi komunikasi dan interaksi langsung yang menghambat atau menghalangi celah-celah percaloan atau perantara dalam pengurusan setipikat melalui Larasita. 
Melalui program Larasita kantor pertanahan menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan tersebut berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan, desa dan tingkat komunitas masyrakat, di seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokaksi yang jauh dari kantor pertanahan.
Program unggulan dari Kantor Pertanahan yang disebut dengan LARASITA diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA. Terhitung sejak tahun 2008 program ini dikembangkan secara nasional, dan pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 kabupaten/kota di seperempat wilayah Indonesia. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya pioneering mobile land information services. Perangkat Larasita berupa sebuah kendaraan roda 4 berisi peralatan hitech dan 2 unit Hyperlink Antenna Omni 15dB 2,4Ghz, Wireless SENAO 2611 Mercury 100mW dan Amplifier 1000mW outdoor 2,4Ghz-OEM yang berdiri di atas 60 meter Triangle Tower serta komputer notebook (laptop) sebanyak 3 (tiga) unit yang siap pakai dan online. Peralatan ini merupakan fasilitas utama bagi para petugas lapangan melakukan entri data secara online dan Antena dengan radius 38 km. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Kepala BPN No.18 Tahun 2009 tentang Larasita disebutkan bahwa Larasita dilaksanakan dengan dukungan kendaraan atau alat transportasi lainnya, teknologi informasi dan atau sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Pertanahan. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 disebutkan bahwa biaya yang timbul dari pelaksanaan Larasita dibebankan pada anggaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

2.  Fungsi Program LARASITA dalam Pensertipikatan Tanah 
Tujuan Larasita adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pertanahan dan juga mengurangi beban biaya masyarakat dalam kepengurusan sertipikasi tanah. Lebih lanjut agar masyarakat dapat meningkatkan nilai tanah menjadi lebih berarti. Dengan adanya fasilitas penunjang Larasita tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan bila membuat sertifikat tanah, tapi cukup menunggu di desanya masing-masing, mulai dari penyiapan dan penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertifikat yang telah selesai diproses. Kemudahan layanan seperti itu dimungkinkan adanya sistem Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan layanan front office mobile secara online dengan Kantor Pertanahan pusat. Sistem ini dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan. Sampai saat ini sistem Larasita terus berkeliling dari desa ke desa beberapa kecamatan untuk melayani masyarakat di Indonesia.
Bila sebelumnya untuk mengurus sertifikat, si pemilik tanah paling tidak harus datang 3 kali ke kantor pertanahan di kabupaten dengan menghabiskan biaya transportasi dan lain-lain yang cukup besar, maka dengan sistem Larasita biaya itu ditiadakan. Masyarakat juga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk para perantara (calo), karena mereka cukup menunggu di desanya saja karena Larasita sesuai jadualnya akan datang ke desa-desa tersebut.  Dengan adanya mobil layanan jemput bola, diharapkan nantinya tidak ada lagi praktik pembayaran tidak resmi atau pungutan liar. Dulu tiap warga yang akan mengurus legalitas atas tanah miliknya selalu merasakan kesulitan dari prosedur yang harus dilewatinya. Sudah jauh-jauh datang ke kantor pertanahan, petugas tidak gamblang memberikan penjelasannya. Pelayanan jemput bola melalui mobil Larasita prosesnya hampir sama dengan pelayanan sertifikasi regular. Bedanya kini petugas Pertanahan yang mendatangi pemohon. Pemohon cukup mengajukan berkas data tanah, kemudian diukur, dalam tempo 40 (empat puluh) hari kerja, maka selanjutnya sertifikat tersebut akan diantar kepada pemohon. Guna mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah itu persyaratan yang diperlukan antara lain (perorangan) fotocopi KTP pemohon, PBB terakhir, surat tanah yang dimiliki apakah itu girik atau verponding, surat keterangan tidak sengketa, dan surat keterangan waris. Setelah semua syarat terpenuihi pemohon tinggal membayar sesuai dengan ketentuan yang ada.
Selain secara perorangan, pola layanan Larasita masyarakat juga melayani prosedur pendaftaran tanah secara sporadis yakni pendaftaran tanah di kelurahan dengan dilampiri daftar nominatif calon peserta (minimal 25 bidang). Bidang-bidang tanah tidak harus mengelompok dalam satu hamparan. Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan tapi cukup menunggu di kelurahan. Petugas akan mendatangi dan bila selesai akan diserahkan ke rumah. Kemudian Panitia Pemeriksaan Tanah ”A” Larasita dengan Petugas Ukur secara bersama-sama mendatangi lokasi peserta. Tentang penggunaan tanah, untuk rumah tinggal lebih diutamakan dan statusnya bukan sengketa. Untuk status tanah yang ikut Larasita adalah tanah milik adat atau Girik yang tercatat pada Buku C Kelurahan/Desa dan tanah negara (bekas Eigendom Verponding).
Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwasanya Larasita merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah yaitu sebuah upaya simpatik dari Kantor Pertanahan guna melayani warga yang ingin membuat sertifikat tanahnya. Mobil pelayanan itu diharapkan dapat menghilangkan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat. Program Larasita diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.18 Tahun 2009 tentang Larasita yang merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah.
Hal tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : Dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut Larasita. Larasita sebagaimana dimaksud merupakan Kantor Pertanahan Bergerak. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Larasita mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada Kantor Pertanahan. Lebih jauh ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita yang menjelaskan Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Larasita juga mempunyai tugas :
1.    Menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agrarian nasional (reforma agraria);
2.    Melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
3.    Melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;
4.    Melakukan pendeteksian awal tanah-tanah yang terindikasi bermasalah;
5.    Memfasilitasi penyelesaian tanah bermasalah yang mungkin diselesaikan di lapangan;
6.    Menyambungkan program badan pertanahan nasional republik indonesia dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat; dan
7.    Meningkatkan dan mempercepat legalisasi aset tanah masyarakat.
Pelaksanaan tugas Larasita ditetapkan melalui beberapa lingkup tugas sebagai berikut :
1.     Tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan di lapangan.
2.     Tugas pokok dan fungsi kantor pertanahan yang sebagian dilaksanakan di lapangan dan prosedur selanjutnya dilakukan di kantor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Kegiatan operasional Larasita sendiri meliputi beberapa kegiatan teknis yang diawali dengan kegiatan Persiapan pelaksanaan LARASITA dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan beberapa kegiatan penting dan sistematis, sebagai berikut :
1. Pemilihan lokasi, dengan mempertimbangkan :
a)      Kondisi Wilayah dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat antara lain seperti, daerah terpencil/jauh dari kantor pertanahan; tingkat sosial ekonomi masyarakat menengah bawah; usulan/permintaan masyarakat ; lainnya yang dianggap penting untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.
b)      Kondisi pertanahan antara lain seperti : tingginya ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) ; banyaknya jumlah tanah terlantar; banyaknya sengketa dan konflik pertanahan; rendahnya jumlah tanah terdaftar; dan kondisi lainnya.
2.    Pembuatan jadwal kegiatan, dengan mempertimbangkan :
a)      Jumlah pegawai di kantor pertanahan;
b)      Perkiraan jumlah masyarakat yang dilayani. Jadwal kegiatan yang diantaranya berisi : hari/tanggal/jam, desa/kelurahan, kecamatan dan nama-nama koordinator, disusun untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ke depan.
3.      Pengumuman
Dalam hal ini berbentuk jadwal pelaksanaan LARASITA agar diumumkan di papan pengumuman kantor pertanahan, kantor desa/kelurahan yang bersangkutan, dan kantor kecamatan. Pengumuman dapat pula menggunakan saluran media apapun yang dipandang efektif dan cepat diketahui masyarakat luas; misalnya melalui Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD), website, brosur dan lain-lain.
4.      Sosialisasi
Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan LARASITA di lapangan. Dan, sosialisasi dilaksanakan dalam berbagai tingkatan. Tahap pertama, dimulai dengan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, para Camat, para Kepala Desa/Lurah dan organisasi masyarakat. Tahap berikutnya, sosialisasi dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Kesiapan LARASITA diawali dari persiapan pra kegiatan lapangan, dengan urutan sebagai berikut :
1)      Ketatausahaan, dengan beberapa kegiatan :
a)    Menyusun penetapan petugas LARASITA;
b)    Menyiapkan surat tugas dan tanda pengenal petugas;
c)    Menyiapkan anggaran sesuai alokasi dalam DIPA;
d)   Menyiapkan administrasi lainnya yang diperlukan, seperti: formulir pendaftaran tanah; dan formulir kegiatan lainnya.
2)    Survei, Pengukuran dan Pemetaan
Menyiapkan data dan informasi pertanahan pada lokasi kegiatan, antara lain : peta dasar pendaftaran atau peta lainnya yang dapat digunakan untuk kegiatan ploting tanah yang diindikasikan terlantar, lokasi sengketa dan konflik apabila ditemukan di lapangan, untuk kegiatan pendaftaran tanah, dan kegiatan lainnya.
3)     Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
a)    Menyiapkan informasi yang berkaitan dengan layanan legalisasi aset masyarakat ;
b)    Data yuridis lainnya yang diperlukan di lapangan.
4)     Pengaturan dan Penataan Pertanahan
a)    Mempersiapkan kegiatan yang berkaitan dengan P4T;
b)    Apabila telah dilaksanakan inventarisasi P4T, perlu diintegrasikan dalam peta dasar;
c)      Menyiapkan peta rencana tata ruang wilayah.
5)    Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempersiapkan kegiatan yang berkaitan dengan beberapa antara lain:
a)    Identifikasi awal tanah hak yang diindikasi terlantar;
b)    Inventarisasi dan identifikasi tanah Negara bekas hak, bekas kawasan, tanah kritis, dan bekas kawasan khusus dan lainnya;
c)    Inventarisasi masyarakat kurang mampu dalam pemberdayaan masyarakat.
6)    Sengketa, Konflik dan Perkara, dengan mempersiapkan :
a)    Identifikasi sengketa dan konflik pertanahan di lokasi kegiatan;
b)    Identifikasi awal dan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di lokasi kegiatan
Selanjutnya aplikasi pelayanan Larasita tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :
a)    Kegiatan dengan teknologi informasi dan komunikasi :
Apabila telah tersedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, LARASITA dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur tersebut yang menyambungkan LARASITA secara langsung dengan server di kantor pertanahan. Apabila tidak tersambung karena sesuatu hal, maka kegiatan tetap dapat dilaksanakan karena aplikasi untuk keperluan ini sudah ada dalam perangkat komputer LARASITA yang tersedia. Aplikasi LARASITA menyiapkan laporan harian kegiatan LARASITA yang harus dicetak oleh petugas. Hasil cetakan laporan menjadi laporan serah terima berkas dan keuangan kepada petugas di kantor pertanahan
b)      Kegiatan LARASITA secara manual :
Apabila infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi belum tersedia, maka kegiatan LARASITA dapat dilakukan secara manual. Setiap kegiatan dicatat dan dibukukan dengan Daftar-daftar Isian atau buku-buku lainnya yang berlaku. Khusus untuk kegiatan legalisasi aset, nomor berkas permohonan, misalnya, diberikan nomor sementara. Apabila petugas LARASITA telah kembali ke kantor pertanahan, maka nomor berkas sementara tersebut disinkronisasikan dengan nomor berkas di kantor pertanahan. Contoh : Nomor berkas sementara pendaftaran LARASITA adalah: A.5/L/2009, A adalah tim LARASITA A, angka 5 adalah nomor urut pendaftaran di lapangan, L adalah singkatan dari LARASITA, angka 2009 adalah angka tahun berjalan. Apabila nomor berkas pendaftaran terakhir di kantor pertanahan tercatat, misalnya, Nomor 58/2009 maka setelah disinkronisasi Nomor A.5/L/2009, menjadi nomor berkas berikutnya yakni Nomor 59/2009. Nomor baru tersebut harus dicatat juga dalam berkas permohonan, agar proses penyelesaian berkas permohonan tersebut tetap dapat dipantau.
Pada dasarnya prosedur pensertipikatan yang dilaksanakan melalui Larasita sama halnya dengan pelaksanaan pensertipikatan tanah sebagaimana yang telah ada, namun dengan layanan yang lebih maju dengan sistem jemput bola. Larasita merupakan langkah maju dalam bidang pertanahan sehingga lebih cepat, efektif dan murah.
Tujuan utama diluncurkannya Program Larasita adalah percepatan sertifikasi tanah sehingga akan mampu mencegah dan menanggulangi konflik-konflik pertanahan yang acapkali bergulir di masyarakat. Lewat Larasita, pengurusan sertifikasi tanah lebih mudah dijangkau, murah, dan bebas dari usahausaha makelar atau percaloan yang selama ini selalu mewarnai proses pengurusan tanah di Indonesia. Karena sistemnya yang “jemput bola” atau mendatangi warga, tentunya akan lebih banyak warga yang dapat dilayani terutama yang berada di pedalaman dan jauh dari perkotaan. Bahkan, untuk mereka dengan keterjangkauan daerah yang sulit, BPN menyediakan pula Larasita menggunakan motor. Inilah komitmen BPN RI yang memang ingin berubah dari kantor yang pasif menjadipro aktif melayani masyarakat.
Konsep Larasita yang mobile ini memang sangat cocok diterapkan di Indonesia, yang secara geografis medannya berat karena masih ada daerah-daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Keberadaan daerah-daerah ini yang jauh dari pusat kota tentunya menjadi masalah tersendiri bagi warga apabila ingin mengurus persoalan administrasi kependudukan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, program Larasita di Indonesia banyak mendapat sambutan dan respons positif dari masyarakat.
Dalam oprasionalnya, Larasita dilaksanakan dengan dukungan kendaraan atau alat transportasi lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, dan/atau sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Pertanahan. Pola layanan Larasita masyarakat harus melalui prosedur pendaftaran tanah secara sporadis yakni pendaftaran tanah di kelurahan dengan dilampiri daftar nominatif calon peserta (minimal 25 bidang). Bidang-bidang tanah tidak harus mengelompok dalam satu hamparan. Masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan tapi cukup menunggu di kelurahan. Petugas akan mendatangi dan bila selesai akan diserahkan ke rumah. Kemudian Panitia Pemeriksaan Tanah ”A” Larasita dengan Petugas Ukur bersama-sama mendatangi lokasi peserta. Tentang penggunaan tanah, untuk rumah tinggal lebih diutamakan dan statusnya bukan sengketa. Untuk status tanah yang ikut Larasita adalah tanah milik adat atau Girik yang tercatat di Buku C Kelurahan/Desa dan tanah negara (bekas Eigendom Verponding).
Terhitung tahun 2008 program ini dikembangkan secara nasional, dan pada akhir tahun 2008 telah siap sebanyak 124 armada Larasita dan 248 sepeda motor yang akan beroperasi di 124 kabupaten/kota di seperempat wilayah Indonesia. Program ini telah mendapat apresiasi yang besar dari Bank Dunia dengan menyebutnya pioneering mobile land information services. Tujuan Larasita adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan pertanahan dan juga mengurangi beban biaya masyarakat dalam kepengurusan sertipikasi tanah, sehingga masyarakat dapat meningkatkan nilai tanah menjadi lebih berarti.
Sebagaimana telah disebutkan bahwa Larasita sebagai layanan jemput bola Badan Pertanahan Nasional merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah yaitu sebuah upaya simpatik dari Kantor Pertanahan guna melayani warga yang ingin membuat sertifikat tanahnya. Mobil pelayanan itu diharapkan dapat menghilangkan pungutan liar dalam pengurusan sertifikat. Dasar Huum Program LARASITA diatur berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No.18 Tahun 2009 tentang LARASITA yang merupakan kepanjangan dari Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah.  Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang LARASITA tersebut antara lain :
a)    Bahwa dalam rangka mengejawantahkan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan perlu dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang secara aktif dapat dilakukan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia bagi masyarakat;
b)    Bahwa pengembangan pola sebagaimana tersebut huruf a, dilaksanakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat dalam memudahkan pengurusan pertanahan, mempercepat proses pengurusan pertanahan, meningkatkan cakupan wilayah pengurusan pertanahan, dan untuk menjamin pengurusan pertanahan tanpa perantara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
c)     Bahwa pengembangan pola sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dilakukan dengan cara mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia langsung kepada masyarakat;
d)   Bahwa dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan dengan LARASITA;
e)    Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang LARASITA.
Dengan Larasita, Kantor Pertanahan mampu untuk menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat Badan Pertanahan Nasional khususnya aparatur BPN dengan masyarakat  sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat komunitas masyarakat, di seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang jauh dari kantor Badan Pertanahan Nasional.
Faktor pendorong yang paling utama bagi masyarakat untuk segera memiliki sertipikat tanah dengan adanya program Larasita adalah lebih cepat dan mudah, karena bukan masyarakat pengurus sertipikat tanah yang mendatangi BPN akan tetapi BPN-lah yang mendatangi atau jemput bola. Manfaat yang bisa diperoleh masyarakat melalui Larasita dijabarkan dari tujuan program yang ingin dicapai. Dari data yang diperoleh dapat diketahui manfaat apa saja yang paling dirasakan masyarakat. Manfaat program yang paling dirasakan masyarakat antara lain :
1.    Pengurusan administrasi pertanahan menjadi lebih mudah. Kemudahan ini berkat keberadaan Larasita yang langsung mendatangi masyarakat. Mobil Larasita yang terparkir di kantor Kecamatan atau Kantor Kelurahan atau desa membuat pengurusan administrasi pertanahan bisa sekaligus melengkapi syarat-syarat yang harus diurus di Kecamatan dan dapat langsung diserahkan ke petugas Larasita. Dalam hal ini keberadaan seorang Camat yang juga merangkap sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) setempat juga turut memudahkan pengurusan adminstrasi pertanahan melalui Larasita danKecamatan.
2.    Larasita lebih mudah dijangkau dari rumah, tidak perlu repot jauh-jauh mendatangi Kantor Pertanahan. Sistem jemput bola yang dilakukan Larsita secara nyata mampu memudahkan masyarakat. Perjalanan yang ditempuh masyarakat dapat dipersingkat. Mereka cukup mendatangi Kantor Kecamatan setempat, tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Pertanahan untuk mengurus sertifikat. Lebih hemat waktu dan tenaga.
3.    Memperoleh informasi pertanahan menjadi cepat dan jelas. Melalui petugas Larasita masyarakat bias memperoleh informasi pertanahan secara langsung, tanpa perantara, lebih jelas dan terpercaya. Semua informasi yang dibutuhkan dapat langsung diberikan oleh petugas sesuai keinginan masyarakat dan dapat dipercaya karena petugas Larasita adalah petugas yang sama, baik pengalaman maupun kinerjanya, dengan petugas di Kantor Pertanahan.
4.    Terhindar dari calo/perantara yang kurang profesional. Ini merupakan salah satu alasan dan tujuan diadakannya program Larasita yaitu memutus rantai percaloan. Jika masyarakat sudah bisa menyadari bahwa dengan mereka menggunakan Larasita bisa terhindar dari calo maka program Larasita telah dilaksanakan tepat sasaran.
Demikian beberapa manfaat penting program Larasita disamping manfaat lainnya yang dirasakan penting seperti Pengurusan administrasi pertanahan menjadi lebih murah. Apabila dilihat dari segi biaya transportasi dan waktu, keberadaan Larasita jauh lebih menghemat biaya daripada datang langsung ke Kantor Pertanahan. Namun, bila dilihat dari biaya pembuatan sertifikat dan layanan pertanahan lainnya memang mengikuti tariff yang berlaku dan sama dengan di Kantor Pertanahan. Memang tidak dapat dipungkiri biaya ini relatif mahal untuk beberapa kalangan, terutama masyarakat yang kurang mampu di pedesaan. Terkadang ada juga beberapa proses sertifikat yang hanya bisa diselesaikan di Kantor Pertanahan.
Dengan adanya program Larasita, masyarakat setempat bisa menyampaikan keluhan, kritik, dan saran yang secara langsung bisa ditanggapi atau dijawab oleh petugas Larasita. Namun dalam hal ini manfaat ini kurang bisa dirasakan oleh masyarakat karena tidak semua jajaran pimpinan ikut bertugas di Larasita. Sehingga apabila keluhan, saran dan kritik ini ditujukan kepada pegawai kantor non petugas Larasita maka tidak bisa langsung diberi solusi oleh petugas Larasita atau harus menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Memang sudah selayaknya setiap pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus mempunyai makna dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dari segi manfaat inilah dapat diukur sejauh mana relevansi program bagi masyarakat sasaran dan merupakan nilai lebih yang harus selalu diperhatikan dan dijaga keberadaannya oleh pelaksana program.
Berdasarkan uraian kelebihan tersebut, jelas bahwa proses yang cepat, mudah, dan biaya yang terjangkau menjadi kelebihan sekaligus faktor penunjang keberhasilan program Larasita. Dengan adanya Larasita telah diupayakan pemutusan rantai penyimpangan dlam pengurusan sertipikat pertanahan seperti adanya percaloan dan pengutan liar, karena masyarakat dapat dengan mudah mengurusi sendiri sertipikatnya melalui Larasita.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara periodik oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan masih bergulirnya Larasita saat ini ke depan diharapkan dapat dibenahi kekurangan di lapangan untuk perbaikan dan menjadi lebih baik lagi.
Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa : Dalam rangka mendekatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kepada masyarakat dikembangkan pola pengelolaan pertanahan yang disebut LARASITA. LARASITA sebagaimana dimaksud merupakan Kantor Pertanahan Bergerak. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), LARASITA mempunyai tugas pokok dan fungsi sama dengan tugas pokok dan fungsi yang berlaku pada Kantor Pertanahan.

KESIMPULAN DAN SARAN
         Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :Regulasi Program Larasita dibangun dan dikembangkan untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria serta seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Pengembangan Larasita  berangkat dari kehendak dan motivasi untuk mendekatkan Badan Pertanahan  Nasional dengan masyarakat, sekaligus mengubah paradigma pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPN dari menunggu atau pasif menjadi aktif atau proaktif  (Pendahuluan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Larasita BPN-RI). Layanan Rakyat untuk  Sertifikasi  Tanah (Larasita) merupakan program yang memadukan teknologi informasi dengan pelayanan petugas BPN dalam bentuk pelayanan bergerak, diharapkan mampu menghapus praktik persoalan Sertipikat tanah dan memberikan kemudahan serta akses yang murah dan cepat dalam mewujudkan kepastian hukum
     Fungsi Program Larasita adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan pertanahan dan juga mengurangi beban biaya masyarakat dalam kepengurusan sertipikasi tanah. Lebih lanjut agar masyarakat dapat meningkatkan nilai tanah menjadi lebih berarti. Dengan adanya fasilitas penunjang Larasita tersebut, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Kantor Pertanahan bila membuat sertifikat tanah, tapi cukup menunggu di desanya masing-masing, mulai dari penyiapan dan penyerahan berkas, pembayaran biaya sampai dengan menerima kembali sertifikat yang telah selesai diproses. Kemudahan layanan seperti itu dimungkinkan adanya sistem Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan layanan front office mobile secara online dengan Kantor Pertanahan pusat. Sistem ini dapat membantu melayani kebutuhan masyarakat di bidang pertanahan secara lebih cepat, tertib, murah dan dapat dipertanggung jawabkan
            Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :
Kepada pihak Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala BPN, staff dan jajarannya :
a)    Melakukan pendekatan secara lebih intensif kepada aparat desa atau kecamatan yang masih apatis terhadap program Larasita
b)    Menambah frekuensi pelayanan keliling yang dilakukan sehingga masa tunggu pelayanan di masing-masing kecamatan bisa dipercepat, misalnya dari jadwal yang sebulan sekali dapat ditingkatkan menjadi 2 kali dan seterusnya.
c)    Menambah jenis pelatihan terhadap pelaksana program, seperti public speaking ataupun pelatihan komunikasi, sehingga pelaksana program tidak hanya mahir dalam penguasaan teknologi informasi namun juga semakin handal dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani.
         Saran kKepada aparat desa atau kecamatan ; Hendaknya turut aktif mendukung dan ikut mengenalkan program Larasita kepada masyarakat. Apabila aparat desa atau kecamatan menjadi apatis bahkan menghalang-halangi perbaikan pelayanan publik tentunya akan sangat merugikan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan pelayanan tersebut. Harus bisa lebih bijak dan ikut serta mendukung program-program pemerintah untuk masyarakat. Kepada masyarakat umum sebagai sasaran program supaya ikut berperan secara aktif dan nyata dalam pembangunan negara Indonesia dengan menjamin kepastian pemilikan tanah melalui sertifikat tanah yang diurus secara sukarela dan mandiri sehingga dapat melakukan pemanfaatan atau penggunaan tanah lebih optimal
                                                                                                                
DAFTAR RUJUKAN
Chomzah, A.,. 2002, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan, Jakarta: Prestasi pust.
Machmudin, D, D, 2003, Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Refika Aditama.
Marzuki, P, M, 2008, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
Parlindungan, A, P, 1994, Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA. Bandung: MM.
Parlindungan, A, P, 1998, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Bandung: MM
Santoso, U, 2005, Hukum Agrarian dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Prenada Media
Soemadiningrat, O, S, 2000, Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: PT Refika ­­­­­­­Aditama.
Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Peraturan Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah L.N.NO.1977/59; T.L.N NO. 3696)
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah