Cari Blog Ini

Senin, 08 Februari 2016

PENDIDIKAN NILAI DI SEKOLAH DALAM MENDUKUNG PENERAPAN
KURIKULUM 2013

Suranto[*]

Abstrak: Pendidikan nilai merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, yaitu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu pemerintah secara tegas dan konsisten telah mencanangkan pelaksanaan pendidikan nilai di semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam pelaksanaannya hingga sekarang belum menunjukkan hasil yang signifikan. Para pendidik belum menerapkan pendidikan nilai secara benar.  Sehubungan dengan hal tersebut guna pendukung pelaksanaan pendidikan karakter sebagaimana dicanangkan dalam kurikulum 2013 dibutuhkan pendidik yang benar-benar memiliki tanggung  jawab untuk memajukan pendidikan

Kata Kunci : Pendidikan nilai, sekolah

 PENDAHULUAN
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan langkah utama yang harus ditempuh dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal dan mampu melaksanakan pembangunan dan mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia menempatkan upaya mencerdasakan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945.
Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam tujuan nasional tersebut pemerintah telah menempatkan pendidikan dalam posisi sentral, sehingga berbagai upaya telah ditempuh guna memajukan dan meningkatkan mutu pendidikan. Sebagai wujud komitmen dalam upaya memajukan pendidikan Indonesia, pemerintah secara sistemik dan konsisten telah melakukan berbagaia penyempurnaan dan peningkatan. Salah satu bentuknya adalah penyempurnaan undang-undang sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini Undang Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional  tahun 2003 tampak sekali komitmen pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai modal untuk memajukan bangsa. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”  (UU SISDIKNAS tahun 2003).
Dengan demikian sasaran tujuan  pendidikan di Indonesia bukan hanya pendidikan intelektual, akan tetapi juga meliputi pendidikan nilai, moral dan norma dalam upaya membentuk akhlak mulia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia cerdas sebagaimana dimaksud dalam UU SISDIKNAS adalah manusia yang memiliki kemampuan secara utuh dan seimbang, baik dalam bidang intelektual, emosional maupun spiritual, sehingga mampu menunjukkan dirinya sebagai warga bangsa beradab dan bermartabat.
Realitas yang ada menunjukkan bahwa kesan umum yang tampak dalam pelaksanaan pendidikan saat ini adalah hanya mengarah pada pengembangan kecerdasan intelektual (pendidikan intelektual) dan kurang memperhatikan potensi kecerdasan lainnya seperti kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual (Taufiq Pasiak, 2002). Hal ini terbukti dengan munculnya para intelektual, baik yang berperan dalam pengendalian pemerintahan maupun bidang kehidupan lainnya yang kurang dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang merupakan manifestasi dari kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, bahkan dapat dikatakan tindakan mereka sering tidak dilandasi oleh kepribadian dan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Tindakan-tindakan tersebut seperti corruped minded yang telah menjadi jiwa, mental, moral dan akhlak para pembuat kebijakan pemerintahan Indonesia saat ini (Kwik Kian Gie, 2002); dan berbagai tindakan kriminalitas yang menghalalkan berbagai cara dan kurang beradab (Topo Susanto, 1999).
Indikasi lain yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan lebih mengarah pada pendidikan intelektual adalah adanya kecenderungan dari para guru dalam proses pembelajaran lebih mengejar target penyelesaian materi pelajaran yang digariskan dalam kurikulum dan mengejar nilai angka tinggi dalam ujian terutama ujian nasional (UN). Kesibukan dalam mengejar target kedua hal tersebut menyebabkan guru kurang memiliki kesempatan waktu untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dan menumbuhkembangkan nilai-moral serta berbagai norma kehidupan kepada peserta didik, bahkan suatu hal yang sangat eronis dan sunguh terjadi, demi mengejar kesuksesan dalam UN guru menjadi joki (http://www.kompas.com/ver1/Dikbud/0606/28/101848.htm). Indikasi tersebut  menunjukkan bahwa pendidikan moral di Indonesia sangat lemah. Guru yang diharapkan menjadi teladan bagi peserta didiknya, justru menunjukkan perilaku yang amoral.
Kecenderungan pendidikan yang lebih mengutamakan pendidik intelektual ini dimungkinkan akan berdampak pada pembentukan pribadi peserta didik. Hal ini sebagaimana yang diramalkan oleh McLuhan dalam teori pendulum, bahwa besuk lusa akan ada manusia yang cerdas otaknya namun tumpul emosinya.  Kenakalan remaja yang terjadi pada akhir-akhir ini, seperti narkoba, pergaulan bebas, perkelaian masal dan berbagai tindakan lain yang kurang sesuai dengan nilai-moral dan norma budaya bangsa yang merupakan wujud dari dekadensi moral dimungkinkan sebagai akibat pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan intelektual dengan mengabaikan pendidikan nilai-moral dan norma.
Kondisi sumber daya manusia khususnya dalam sikap, mental, dan moral inilah yang dimungkinkan menjadi penyebab krisis ekonomi dan krisis politik di Indonesia berkepanjangan dan bahkan menjalar kepada krisis moral. Oleh karena itu langkah yang terbaik untuk mengatasinya adalah dengan membenahi para pribadi komponen bangsa ini.
Sehubungan dengan hal tersebut pada kajian ini berusaha menganalisis pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah dengan memfokuskan pada konsistensi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah. Dengan kajian ini didarapkan akan menjadi salah satu bahan masukan dalam memperbaiki, mengembangkan, dan mengintensifkan pelaksanaan pendidikan nilai.

PEMBAHASAN
Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Pendidikan Nilai
Pendidikan nilai, moral dan kepribadian telah dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai gambaran pelaksanaan pendidikan nilai ini, berikut akan dipaparkan kebijakan pemerintah yang telah berlaku, yaitu dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Adapun landasan dan kebijakan pemerintah Indonesia tentang pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah dapat dilihat pada :
1.   Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional, baik UU No. 2 tahun 1989 maupun UU No. 20 tahun 2003
2.   Pendidikan Nilai dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
Dalam kajian ini akan dipapparkan landasan pelaksanaan pendidikan nilai dan konsistensi dari kebijakan tersebut.
1. Pendidikan Nilai dalam Undang  Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Dalam UU No. 2/1989, peranan pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah digariskan secara nyata dalam rumusan tujuan pendidikan nasional, yaitu :
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia  seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”

Dalam rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut tampak bahwa pendidikan nilai memiliki peranan penting dalam mewujudkan manusia yang utuh. Dalam hal ini pendidikan nilai  terutama berperan dalam mewujudkan :
a.    budi pekerti luhur;
b.    kepribadian yang mantap dan mandiri;
c.    rasa tanggung jawab kemasyarakatan; 
d.    kebangsaan
Dengan amanat dari undang undang ini maka pelaksanaan pendidikan di Indonesia bukan hanya menekankan pada pendidikan intelektual, akan tetapi juga pendidikan nilai, moral dan spiritual.
2. Pendidikan Nilai dalam Undang  Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)
Sejalan dengan UU No. 2/1989,  kebijakan pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah dalam UU No 20/2003 ini juga dapat dilihat pada rumusan tujuan pendidikan nasional. Rumusan tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 20/2003 adalah sebagai berikut :
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, betujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu , cakap,  kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis  serta betanggung jawab”.
Rumusan tujuan pendidikan nasional ini agak sedikit berbeda dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam UU No 2/1989, yaitu tidak mengeksplisitkan kata “manusia Indonesia seutuhnya”. Akan tetapi apabila dikaji pada dasarnya masih memiliki kesamaan, yaitu bahwa manusia yang cerdas bukanlah manusia yang hanya memiliki kecerdasan intelektual saja, melainkan juga harus memiliki kemampuan yang seimbang, antar kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual serta dilandasi oleh kepribadian dan akhlak mulia.
Peran pendidikan nilai sebagaimana digariskan dalam tujuan pendidikan nasional UU No. 20/2003 adalah dalam hal pembentukan :
a.       watak
b.      peradaban
c.       akhlak mulia
d.      warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab
Dengan demikian dalam UU SISDIKNAS menunjukkan bahwa pendidikan nilai memegang peranan cukup penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Mengingat UU SISDIKNAS merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pendidikan Indonesia, maka kebijakan-kebijakan di bawahnya yang mengatur pelaksanaan dan kebijakan pendidikan harus sejalan dan menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional.
3. Pendidikan Nilai dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006
Kebijakan pemerintah dalam pendidikan nilai pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) 2006 dapat dilihat dari beberapa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) sebagai penjabaran dari Standar Nasional Pendidikan yang menjadi landasan pelaksanaan KTSP 2006.  Sebagaima digariskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 terdapat delapan standar nasional pendidikan yaitu :
a.       standar isi;
b.      standar proses;
c.       standar kompetensi lulusan;
d.      standar pendidi dan tenaga kependidikan;
e.       standar sarana dan prasaran;
f.       standar pengelolaan;
g.      standar pembiayaan;
h.      standar penilaian pendidikan
Kedelapan jenis standar nasional pendidikan tersebut yang berkait dengan pelaksanaan pendidikan nilai adalah :
a.     Standar Isi
b.     Standar Kompetensi Lulusan
c.     Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
d.     Standar Penilaian Pendidikan
Pelaksanaan pendidikan nilai dari standar tersebut dapat dijelaskan dalam uraian berikut.
a. Pendidikan nilai dalam standar isi
Dalam standar isi antar lain dijelaskan tentang tentang pengelompokan mata pelajaran. Dalam hal ini terdapat kelompok mata pelajaran yang berkait dengan pelaksanaan pendidikan nilai, yaitu kelompok mata pelajaran :
1)  Agama dan akhlak mulia
2)  Kewarganegaraan dan kepribadian
Kelompok mata agama dan akhlak mulia dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan. Sedangkan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
Dengan adanya pengelompokan ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai dijadikan sebagai salah satu isi dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dan harus dilaksanakan dalam pendidikan di sekolah. Kewajiban melaksanakan pendidikan nilai di sekolah ini lebih tampak dalam dalam kebijakan yang digariskan sebagai berikut:
1)  Memasukkan pendidikan kecakapan hidup dalam kurikulum sekolah
2)  Pendidikan kecakapan hidup mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional
3)  Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, pendidikan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, pendidikan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran pendidikan estetika, atau kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan

b.   Pendidikan nilai dalam standar kompetensi lulusan
Dalam standar kompetensi kelulusan (SKL), kebijakan pendidikan nilai antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.
1)   Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar dan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2)   Standar kompetensi lulusan pada satan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3)   Standar kompetensi lulusan pada satan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahklak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.
4)   Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.
Dalam standar kompetensi kelulusan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang lulus dari suatu jenjang pendidikan, baik dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan tinggi harus memiliki nilai-nilai luhur bangsa, yaitu dalam standar ini dinyatakan dengan sebutan “berkepribadian dan berakhlah mulia”. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan di sekolah diwajibkan untuk melaksanakan pendidikan nilai secara intensif agar lulusannya memiliki kepribadian  dan akhlak mulia. 

c.   Pendidikan nilai dalam pendidik dan tenaga kependidikan
Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan secara langsung memang tidak menggariskan tentang pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah, namun secara tidak langsung tersirat tentang perlunya pendidikan nilai di sekolah. Dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan antara lain digariskan bahwa tenaga pendidik harus memiliki kompetensi sebagai berikut :
1)   kompetensi pedagogik
2)   kompetensi kepribadian
3)   kompetensi profesional
4)   kompetensi sosial
Dari keempat kompetensi tersebut yang terkait dengan pendidikan nilai adalah kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dengan ketentuan ini diharapkan menunjukkan bahwa  para pendidik diharapkan akan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Para peserta didik setiap harinya dihadapkan pada sosok atau orang yang menunjukkan pribadi atau perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai budaya bangsa beradap dan bermartabat. Dengan demikian secara tidak langkang ketentuan peryaratan pendidik yang memiliki kompetensi sosial dan kepribadian merupakan sarana pelaksanaan pendidikan nilai, yaitu dalam bentuk kateladanan.
d.   Pendidikan nilai dalam penilaian pendidikan
Dalam standar penilaian pendidikan antara lain digariskan bahwa dalam penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik (pasal 64).
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai di sekolah harus dilaksanakan secara intensif dan dinilai secara tepat pula yaitu dengan cara mengadakan terhadap perubahan sikap dan perilaku siswa.
Dengan melihat kebijakan pemerintah tentang standar nasional pendidikan dalam KTSP 2006 menunjukkan bahwa pendidikan nilai telah dilaksanakan di sekolah. Dalam hal ini telah menunjukkan adanya konsistensi antara Permendiknas dan PP No. 19/2005 dalam mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam UU SISDIKNAS tahun 2003, khususnya dalam pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 telah berlalu dan digantikan kurikulum 2013. Secara umum dapat dikatakan bahwa semua kebijakan tentang pendidikan nilai dalam KTSP 2006 sebenarnya cukup baik dan konsisten. Apabila pendidikan nilai sebagaimana tertuang KTSP 2006 telah dilaksanakan secara konsisten dan benar di semua satuan pendidikan, maka waktu tujuh tahun selama berlakuknya KTSP 2006, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2013 telah dapat melahirkan manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki watak dan peradaban sebagai bangsa yang bermartabat, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis  serta betanggung jawab sebagaimana diananatkan dalan UU SISDIKNAS.
Apabila melihat realitas yang ada, yaitu seperti masih banyaknya tawuran antar pelajar, kenakalan remaja, perilaku kekerasan dari beberapa geng motor, dan rendahnya mutu lulusan, serta kecurangan tersistem dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) menunjukkan bahwa pendidikan nilai yang dicanangkan dalam kurikulum 2006 belum menunjukkan hasil yang signifikan.  Kondisi ini menimbulkan tanda tanya yang besar: “Apakah pendidikan nilai di setiap satuan pendidikan nilai telah dilaksanakan dengan benar?” Pertanyaan yang lebih ekstrim adalah: “Apakah pendidikan nilai di setiap satuan pendidikan nilai telah dilaksanakan?”. Kedua pertanyaan ini tidak perlu dijawab dan tidak perlu diperdebatkan. Para pendidik di semua satuan pendidikan sebenarnya sudah tahu jawabannya dan sudah mengetahui kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam menyongsong pemberlakuan kurikulum 2013 yang secara tegas dikatakan “berbasis karakter”, para pendidiklah yang memegang peran utama untuk keberhasilannya. Betapapun baiknya suatu kurikulum tidak akan terlaksana dengan baik bila tanpa didukung oleh pendidik yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan.   
   
Solusi Pelaksanaan Pendidikan Nilai di Sekolah
Kiranya tidak dapat dipungkiri, bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah lebih cenderung mengutamakan pendidikan intelektual dan kurang memperhatikan pendidikan nilai. Semangat instan dan pemikiran materialis atau kebendaan telah mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat. Masyarakat menginginkan agar segala sesuatu yang dilaksanakan segera menunjukkan hasil nyata yang sesaat. Dalam hal ini pendidikan nilai memang tidak memenuhi semangat instan yang dapat menunjukkan hasil secara langsung seperti pelaksanaan pendidikan matematika atau pendidikan keterampilan lainnya. Pendidikan nilai merupakan pendidikan yang tidak dapat secara langsung dilihat hasilnya. Pendidikan nilai merupakan investasi yang baru dapat dilihat hasilnya di kemudian hari. Oleh karena itu untuk dapat membawa hasil nyata pendidikan nilai perlu dilaksanakan secara rutin dengan berbagai cara.   
Apabila dikaji sebenarnya dalam kurikulum yang berlaku telah menempatkan semua mata pelajaran yang memungkinkan untuk melaksanakan pendidikan nilai tanpa kecuali. namun realitas yang ada kurang dilaksanaakan secara intensif. Pendidikan lebih ditekankan pada segi kognitif  dan tidak mengarah pada afektif apalagi perilaku. 
Mengingat pentingnya pendidikan nilai bagi anak, baik secara yuridis formal maupun realitas kehidupan yang ada, maka pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah perlu diintensifkan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain adalah:
a.   Pemerintah, dalam hal ini hendaknya secara tegas, eksplisit, dan konsisten menggariskan pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah
b.   Diciptakan kondisi sekolah yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan, memahami, menghayati berbagai nilai kehidupan dan mencoba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, minimal ketika ada di sekolah. Dalam hal ini sekolah dijadikan pilot proyek atau lingkungan kehidupan yang mencerminkan penerapan nilai-nilai kehidupan sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat. Dengan demikian para guru, kepala sekolah, staf administrasi dan jajarannya merupakan tauladan bagi para siswanya.
c.   Perlu kesatuan langkah dari semua pemegang kebijakan untuk melaksanakan pendidikan seimbang antara pendidikan intelektual, pendidikan nilai, budi pekerti, dan pendidikan agama. Dalam hal ini pendidikan nilai perlu mendapat perhatian khusus sebagai bagian integral dari pelaksanaan pendidikan pada setiap satuan pendidikan. 

KESIMPULAN
Dalam pembahasan tentang pelaksanaan pendidikan nilai di sekolah ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
1.   Pendidikan nilai sangat penting untuk diberikan kepada peserta didik, baik berdasarkan pertimbangan yuridis formal, yaitu UU SISDIKNAS maupun realitas kehidupan yang ada.
2.   Kebijakan pemerintah sudah cukup baik untuk penyelenggaraan pendidikan nilai di semua satuan pendidikan, namun belum dilaksanakan secara benar, sehingga belum menunjukkan hasil nyata.
3.   Kunci keberhasilan pendidikan nilai ada di tangan para pendidik. Betapapun baiknya kurikulum sekolah tidak akan membawa hasil yang optimal bila tidak didukung oleh pendidik yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan pendidikan. Oleh karena itu dalam mendukung pelaksanaan pendidikan karakter bangsa sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum 2013 perlu disiapkan para pendidik yang memiliki tanggang jawab terhadap kemajuan pendidikan.

DAFTAR  RUJUKAN

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 207/U/2003 tentang Kebijkan Departemen Pendidikan Nasional
Kohlberg, L., (terjemahan). Tahap-tahap Perkembangan Moral. Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1995
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Undang Undang Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang Undang Republik Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional




[*]Dr. Suranto, M.Pd  adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jember,
alamat Jln. Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegalboto Jember, email rantojbr@yahoo.co.id