Cari Blog Ini

Rabu, 04 Mei 2016

NASIONALISASI PABRIK GULA DI JAWA PASCA KEMERDEKAAN

Tantri Raras Ayuningtyas

Abstrak: Pasca Indonesia merdeka, semua perusahaan perkebunan milik Belanda beserta lembaga penelitiannya dinasionalisasi sehingga diambil alih pemerintah RI.  Dilakukan oleh pemerintah dimulai pada tahun 1951 dengan membentuk Pusat Penjualan Gula (PPGI) yang beranggotakan orang-orang pribumi. Dibawah naungan PPGI dibentuk Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP) yang berfungsi sebagai penyalur gula. Setelah nasionalisasi, semua jenis perusahaan perkebunan dimasukkan kedalam suatu organisasi dan dikelola secara sentral oleh suatu Badan Pimpinan Umum yaitu BPU-PPN. Kemudian BPU-PPN pecah sendiri-sendiri menjadi BPU-PPN Karet, BPU-PPN Tembakau, BPU-PPN Aneka Tanaman dan BPU-PPN Gula. Tahun 1968, BPU-PN Gula dilikuidasi dan dibentuk 8 buah Direksi PPN Gula yang tersebar di daerah industri gula di Jawa. Tahun 2010 terjadi Revitalisasi Industri Gula dikarenakan perusahaan perkebunan gula yang hasil produksi tidak mencapai tujuan hasil produksi terpaksa ditutup.
.
    Kata Kunci : nasionalisasi, pabrik gula


PENDAHULUAN
Pada akhir tanam paksa, produksi gula menjadi meningkat terus menerus karena peningkatan efisiensi penggunaan lahan pertanian dengan semakin sempurnanya teknologi yang ada. Namun ternyata sempat mengalami penurunan karena merebak penyakit sereh sehingga industri gula mengalami krisis yang disusul dengan krisis majunya budaya biet di Eropa tahun 1884. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan ini dibangunlah balai penelitian yang salah satunya terdapat di Pasuruan-Jawa Timur yang menjadi bagian budidaya (cultuurafdeling) dan yang di Pekalongan menjadi bagian Teknologi Kimia dan Teknik (Cemische Technische Afdeling) yang keduanya di kelola oleh Vereniging het Proefstation voor de Java-Suikerindustri (Perkumpulan Balai Penelitian Industri Gula di Jawa) namun kemudian terjadi krisis Malaise (suatu krisi akibat terjadinya resensi dunia) tahun 1935 hingga akhirnya terjadi penggabungan kedua badan penelitian tersebut (Lelono, 2008:26)
Sejak tahun 1927 semua pabrik gula tergabung dalam perkumpulan lembaga penelitian industri gula di Jawa dan diwajibkan membayar iuran atas dasar luas tanaman tebu masing-masing pabrik gula. Kemudian sejak krisis Malaise, banyak gula yang tertumpuk di gudang dan tidak dapat diekspor. Akibatnya banyak pabrik gula yang kurang menguntungkan terpaksa ditutup. Dari sejumlah 179 pabrik gula yang aktif hanya tinggal 35 pabrik gula yang tersisa di tahun 1936. Namun, sesudah krisis Malaise selesai, bertambah lagi jumlah pabrik gula yang berproduksi hingga akhirnya di tahun 1940 jumlahnya sudah meningkat menjadi 92 pabrik yang bekerja.
Dengan pecahnya perang Pasifik pada tahun 1941, maka sejak tahun 1942 sampai Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, seluruh wilayah dikuasai tentara Jepang. Semua orang Belanda termasuk para pemimpin dan pegawai pabrik gula ditangkap dan dimasukkan dalam kamp interniran. Pimpinan dari pabrik-pabrik gula yang tersisa diambil oleh tentara Jepang, kecuali dua pabrik gula milik Praja Mangkunegaran yaitu PG Tasikmadu dan PG Colomadu.
Proklamsi Kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tonggak awal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan bebas dari ikatan penjajahan. Dua butir pernyataan penting tersebut termuat dalam teks Proklamasi Kemerdekaan itu, antara lain yaitu, pernyataan tentang bangsa Indonesia telah merdeka dan pernyataan tentang proses pemindahan kekuasaan pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Rumusan pernyataan ini berbunyi “hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan akan diselenggarakan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”.
Setelah Indonesia merdeka, rehabilitasi pabrik-pabrik gula dengan budidaya tebu diatas lahan pertanian milik rakyat atas dasar sewa bebas, ditangani kembali. Pada tahun 1950 sudah ada 30 pabrik gula yang giling. Pembenahan industri gula berjalan terus dan meningkat. Hingga pada akhir tahun 1957, dalam rangka konfrontasi dengan Belanda merebut kembali Irian Barat, semua perusahaan perkebunan milik Belanda beserta lembaga penelitiannya terjadi nasionalisasi sehingga diambil alih pemerintah RI.
Hal ini berarti bahwa sejak peristiwa dekolonisasi dan proses nasionalisasi, terjadi proses pemindahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintahan kolonial ke pemerintahan RI terutama dalam menguasai atau memiliki aset-aset negara baik yang berkaitan dengan bidang politik, administrasi pemerintahan, militer maupun perekonomian. Sejalan dengan perjalanan politik Indonesia saat itu proses nasionalisasi berlanjut pada tahun 1950-an dan 1960-an terutama ketika masalah Irian Barat masuk menjadi bagian wilayah RI (Haryono, 2011:125).
Sedangkan nasionalisasi dibidang perekonomian di Indonesia, ditandai dengan proses pemindahan atau pengambil alihan aset-aset pemilikan perusahaan perkebunan, pertambangan dan perusahaan lainnya yang dahulunya dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Salah satu perusahaan perkebunan yang terkena proses nasionalisasi adalah perusahaan perkebunan tebu dan pabrik gula terutama di wilayah Jawa.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut :
1.     Bagaimanakah proses nasionalisasi Pabrik Gula di Jawa?
2.     Bagaimanakah dampak nasionalisasi Pabrik Gula di Jawa ?

PEMBAHASAN
A.   Proses Nasionalisasi Pabrik Gula Di Jawa
Indonesia merdeka mewarisi kodisi riil pergulaan Indonesia, dimana petani tebu dan buruh masih sangat tunduk pada pimpinan pabrik gula yang dimiliki oleh orang-orang Eropa (Belanda). Sehingga prioritas utama pemerintah Indonesia saat itu adalah mengubah peraturan perundang-undangan kolonial yang diberlakukan untuk seluruh wilayah dan lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat dan apada akhrnya nasionalisasi perusahaan asing yang menjadi prioritas selanjutnya dari pemerintah
Langkah-langkah nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dimulai pada tahun 1951 dengan membentuk Pusat Penjualan Gula (PPGI) yang beranggotakan orang-orang pribumi. Pusat penjualan tersebut dilengkapi dengan sarana transportasi laut yang sangat penting dalam pendistribusian gula. Dbawah naungan PPGI dibentuk Pedagang Gula Tangan Pertama (PGTP) yang berfungsi sebagai penyalur gula. Kemudian langkah paling fenomenal adalah pengambilalihan semua perusahaan gula milik asing pada bulan desember 1957.
Pemerintah mengendalikan sepenuhnya produksi dan tata niaga gula sejak 1958 / Untuk mengakomodasi perusahaan-perusahaan perkebunan yang banyak kemudian semua jenis perusahaan perkebunan dimasukkan kedalam suatu organisasi dan dikelola secara sentral oleh suatu Badan Pimpinan Umum yaitu BPU-PPN baru yang berkedudukan di Jakarta melaui surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 229/Um Tahun 1957. Kemudian BPU-PPN pecah sendiri-sendiri menjadi BPU-PPN Karet, BPU-PPN Tembakau, BPU-PPN Aneka Tanaman dan BPU-PPN Gula. Dengan demikian seluruh perusahaan gula milik Belanda dikelola sentral oleh BPU Gula yang berkedudukan di Jakarta dengan kantor inspeksinya di daerah (Khudori, 2005:40).
Lelono (2008) menuliskan kehidupan politik di Indonesia diwarnai sistem politik multipartai, hal ini berdampak pada pabrik gula dari sisi pengaruh dan kekuasaan. Pada pembentukan Direksi BPU-PPN Gula, para anggotanya mencerminkan dan diwakili unsur-unsur nasioanalis, agama dan komunis. Penilaian pekerja tidak lagi berdasar atas kemampuan atau prestasi kerja dalam memajukan perusahaan melainkan atas dasar dukungan resmi pada aliran politik tertentu yang memiliki kekuasaan.
Disisi lain, pemerintah juga mengambil kebijakan politis yang cukup drastis di bidang pengelolaan tebu yang berada diluar pengelolaan pabrik gula dan harus diusahakan sendiri oleh rakyat petani. Gula tidak lagi menjadi suatu mata dagang yang komersial namun menjadi komoditi asoirasi politik semata. Hal ini berakibat dengan kemerosotan produksi gula karena dirasa pengelolaan menjadi kurang efektif dikarenakan nasionalisasi industry kurang adanya persiapan ang matang dari pemerintah. Para manajer dan teknisi ahli berkebangsaan Belanda iusir tiba-tiba tanpa pengganti yang seadan.
Pembentukan PPGI dan PGTP tampaknya tidak banyak membantu. Sebagian anggota PPGI bukan pedagang murni, melainkan pedagang “boneka” yang hanya karena memperoleh fasilitas jatah alokasi gula karena memiliki hubungan baik dengan para pejabat pemerintah atau elite partai melalui mekanisme kolusi. Pengusaha boneka tersebut memeperoleh modal dari pedagang Cina. Kemudian jatah pasokan distribusi gula yang diperoleh harus diserahkan ke pedagang Cina dengan imbalan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa nasioanlisasi masih didala, keentingan kelompok politik elite tertentu.
Setelah pemberontakan G-30S/PKI dan memasuki masa orde baru, kebijaksanaan pemerintah dan Perhimpunan Industri Gula (PAGI) maka pengelolaan industri gula secara sentral dari Jakarta dianggap kurang tepat dan dianggap perlu mendesentralisasikan Direksi ke daerah-daerah mendekati pabrik gula yang pada hakikatnya merupakan basis produksinya.
Tahun 1968, BPU-PN Gula dilikuidasi dan dibentuk 8 buah Direksi PPN Gula yang tersebar di daerah industri gula di Jawa. PPN Gula dianggap sudah bisa mandiri secara aset dan kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan kemudian bentuk perusahaannya diubah menjadi PTP-Persero. Di dalam bentuk PTP diadakan peraturan pembagian keuntungan yang ditentukan oleh pemerintah. Namun atas kebijaksanaan pemerintah, Maka PNP yang belum mampu digabungkan dengan PNP yang mampu dalam satu Direksi PTP-Persero, dengan demikian terbentuk PTP sebagai berikut
·      PTP-XX (Persero) yang berkedudukan di Surabaya
·      PTP XV-XVI (Persero) yang berkedudukan di Surakarta
·      PTP XXI-XXII (Persero) yang berkedudukan di Surabaya
·      PTP XXIV-XXV (Persero) yang berkedudukan di Surabaya dan Cirebon
            Peusahaan negara ini mempekerjakan sejumlah besar buruh yang terdapat pada Perusahaan Terbatas Perkebunan (PTP) dan perusahaan swasta yang merupakan kelompok perusahaan perkebunan yang diusahakan oleh pemodal swasta. Mereka mengusahakan jenis tanaman homogen yang dikelompokkan ke dalam perkebunan besar, selain itu juga terdapat perkebunan rakyat yaitu kelompok perkebunan rakyat yang dikelola secara kekeluargaan oleh keluarga petani. Ketiga jenis perkebunan adalah :
·      Perkebunan besar (PNP/PTP)
·      Perkebunan swasta
·      Perkebunan rakyat
            Dalam struktur ekonomi perkebunan yang ada di Indonesia tidak dapat mempertahankan kebijakan yang diterapkan oleh pemodal swasta Belanda. Pemerintah menganut konsep yang menyatakan bahwa usaha perkebunan di Indonesia mempunyai potensi besar didalam menciptakan kesempatan kerja sebagai sumber pendapatan devisa yang utama, serta memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Berdasarkan potensi terebut, pengembangan perkebunan di Indonesia didasarkan atas kebijakan sebagai berikut :
1.  Pembangunan perkebunan rakyat menjadi tulang punggung usaha perkebunan dan penerapan usaha pemerataan dari segala aspeknya sesuai dengan fakta historisnya serta peluang pengembangannya;
2.  Pembangunan perkebunan besar negara menjadi pendukung usaha rakyat dalam bidang teknologi budidaya dan pengelolaan serta pelayanan didalam pengolahan dan pemasaran hasil;
3.  Pembangunan perusahaan besar swasta menjadi pelengkap yang mampu mewadahi perkembangan kewirausahaan petani pekebun ke arah usaha yang lebih rasional. 

B.   Dampak Nasionalisasi Pabrik Gula Di Jawa
Kebijakan nasioanlisasi berdampak berkurangnya tenaga teknis untuk mengelola perusahaan perkebunan. Untuk menutupi kekurangan sumber daya yang diperlukan, akhirnya didirikan lembaga pendidikan College Gula Negara (CGN) di Yogyakarta yang semula khusus memberikan pendidikan bagi calon ahli produksi gula diubah menjadi Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) yang menyiapkan tenaga ahli bagi perusahaan perkebunan untuk berbagai jenis tanaman perkebunan.
Menurut Lelono (2005:57), Sedangkan dari sisi produksi terjadi penurunan akibat penurunan kualitas pengelolaan dan keterampilan teknis dalam perusahaan perkebunan. Dari segi ekspor, nilai total komoditas ekspor sejak tahun 1959 cenderung merosot tajam dibanding sebelum tahun 1950, berikut sedikit gambaran produksi gula di Jawa Timur :
·      Periode 1962 – 1965 dicapai produksi 10,4 ton gula/ha rata-rata setahun
·      Periode 1966 – 1970 dicapai produksi sekitar 9,0 ton gula/ha rata-rata setahun
·      Periode 1971 – 1975 dicapai produksi 8,3 ton gula/ha rata-rata setahun
            Menurunnya hasil produksi juga diakibatkan semakin rendahnya kualitas tanah, peralatan pabrik yang sudah tua serta organisasi produksi yang buruk. Sedangkan untuk petani rakyatnya harus diselenggarakan oleh tebu rakyat seutuhnya. Jadi para petani yang biasanya menyewakan tanahnya ke pabrik gula, sekarang harus mengolah sendiri dan mengusahakan tanaman tebu sendiri.
            Untuk mengatasi kemerosotan produksi gula, beberapa perusahaan perkebunan gula yang hasil produksi tidak mencapai tujuan hasil produksi terpaksa ditutup kemudian diadakan Revitalisasi Industri Gula sejak tahun 2010 untuk mengatasi pemasalahan :
1.  Keterbatasan permodalan petani
2.  Keterbatasan kapasitas giling pabrik gula
3.  Biaya produksi relatif tinggi
Tujuan dari revitalisasi ini sendiri untuk mengoptimalkan hasil produksi dan sumberdaya yang dimiliki industri gula sehingga dapat pula membuka kesempatan usaha dengan kegiatan ini sehingga menghemat sumber devisa dan dapat membentuk lapangan kerja yang baru dan dapat mencapai tujuan hasil produksi.
            Menurut catatan Kementrian BUMN (2011), beberapa Pabrik gula dengan berbagai pertimbangan diputuskan ditutup dan sebagian diputuskan untuk dihidupkan.
1.    Pabrik gula Kadhipaten ditutup tahun 1999, beberapa peralatan digunakan ditempat lain dan sisanya tahun 2003 diskrap/dibesi tuakan seperti mesin uap untuk gilingan single cylinder buatan Stork seri 2784 tahun 1924, pompa single cylinder, raw juice pump buatan Reyneveld.
2.    Pabrik gula Jatiwangi ditutup tahun 1999, beberapa peralatan digunakan ditempat lain dan sisanya tahun 2003 diskrap/dibesi tuakan.
3.    Pabrik gula Gempol ditutup tahun 1999, beberapa peralatan digunakan ditempat lain dan sisanya tahun 2003 diskrap/dibesi tuakan.
4.    Pabrik gula Banjaratma ditutup tahun 1992.
5.    Pabrik gula Cepiring ditutup tahun 1997.
6.    Pabrik gula Kalibagor ditutup tahun 1997.
7.    Pabrik gula Ceper Baru ditutup tahun 1997.
8.    Pabrik gula Colomadu ditutup tahun 1997.
9.    Pabrik gula De Maas ditutup 1999.
10. Pabrik gula Pakis Baru ditutup tahun 2000.
11. Pabrik gula Krian ditutup tahun 1999.
Pabrik yang dioperasikan adalah pabrik lama yang diperbaharui beberapa peralatannya dari gilingan, ketel, penguapan, masakan dan centrifugal. Beberapa pabrik yang sudah pernah direvitalisasi sebagai berikut:
1)    Pabrik Gula Lestari
2)    Pabrik Gula Sragi
3)    Pabrik Gula Tasik Madu
4)    Pabrik Gula Pagottan.
5)    Pabrik Gula Ngadirejo
6)    Pabrik Gula Mojopanggung
7)    Pabrik Gula Gempolkerep
8)    Pabrik Gula Kedawung
9)    Pabrik Gula Jatiroto
10) Pabrik Gula Semboro
11) Pabrik gula Prajekan
12) Pabrik gula Asembagus
Maharani ((2010) menuliskan daftar pabrik gula yang tersisa dan beroperasi  di Jawa Timur hingga saat ini:
1.    PG Asembagus Situbondo Jawa Timur
2.    PG Candi Sidoarjo Jawa Timur
3.    PG Cukir (Tjoekir) Cukir, Diwek, Jombang, Jawa Timur
4.    PG De Maas, Besuki, Situbondo, Jawa Timur
5.    PG Gempolkerep Mojokerto, Jawa Timur
6.    PG Gending, Probolinggo, Jawa Timur
7.    PG Jombang Baru Jombang, Jawa Timur
8.    PG Kanigoro Madiun, Jawa Timur
9.    PG Kebon Agung, Malang, Jawa Timur
10. PG Kedawung, Pasuruan, Jawa Timur
11. PG Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur
12. PG Krian, Jawa Timur
13. PG Krebet Baru 1, Malang, Jawa Timur
14. PG Krebet Baru 2, Malang, Jawa Timur
15. PG Lestari, Nganjuk Jawa Timur
16. PG Merican Kediri Jawa Timur
17. PG Mojopanggung, Tulungagung, Jawa Timur
18. PG Ngadirejo Kediri, Jawa Timur
19. PG Olean, Situbondo, Jawa Timur
20. PG Pandji, Situbondo, Jawa Timur
21. PG Pagottan, Madiun, Jawa Timur
22. PG Pajarakan, Probolinggo, Jawa Timur
23. PG Pesantren Baru, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur
24. PG Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur
25. PG Purwodadi (Poerwodadie), Magetan, Jawa Timur
26. PG Rejo Agung, Madiun, Jawa Timur
27. PG Rejosari, Magetan, Jawa Timur
28. PG Semboro, Jember, Jawa Timur
29. PG Sudono (Soedhono), Madiun, Jawa Timur
30. PG Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur
31. PG Watutulis, Jawa Timur
32. PG Wonolangan, Probolinggo, Jawa Timur
33. PG Wringinanom, Situbondo, Jawa Timur

Simpulan dan Saran
Setelah nasionalisasi, semua jenis perusahaan perkebunan dimasukkan kedalam suatu organisasi dan dikelola secara sentral oleh suatu Badan Pimpinan Umum yaitu BPU-PPN baru yang berkedudukan di Jakarta. Kemudian BPU-PPN pecah sendiri-sendiri menjadi BPU-PPN Karet, BPU-PPN Tembakau, BPU-PPN Aneka Tanaman dan BPU-PPN Gula. Tahun 1968, BPU-PN Gula dilikuidasi dan dibentuk 8 buah Direksi PPN Gula yang tersebar di daerah industri gula di Jawa. PPN Gula dianggap sudah bisa mandiri secara aset dan kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan kemudian bentuk perusahaannya diubah menjadi PTP-Persero. Untuk menutupi kekurangan sumber daya yang diperlukan, akhirnya didirikan lembaga pendidikan College Gula Negara (CGN) di Yogyakarta yang semula khusus memberikan pendidikan bagi calon ahli produksi gula diubah menjadi Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP).
Untuk mengatasi kemerosotan produksi gula, beberapa perusahaan perkebunan gula yang hasil produksi tidak mencapai tujuan hasil produksi terpaksa ditutup kemudian diadakan Revitalisasi Industri Gula sejak tahun 2010. Beberapa Pabrik gula dengan berbagai pertimbangan diputuskan ditutup, yaitu: Pabrik gula Kadhipaten ditutup tahun 1999, Pabrik gula Jatiwangi ditutup tahun 1999, Pabrik gula Gempol ditutup tahun 1999, Pabrik gula Banjaratma ditutup tahun 1992, Pabrik gula Cepiring ditutup tahun 1997, Pabrik gula Kalibagor ditutup tahun 1997, Pabrik gula Ceper Baru ditutup tahun 1997, Pabrik gula Colomadu ditutup tahun 1997, Pabrik gula De Maas ditutup 1999, Pabrik gula Pakis Baru ditutup tahun 2000, Pabrik gula Krian ditutup tahun 1999. Beberapa pabrik yang sudah pernah direvitalisasi sebagai berikut: Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Sragi, Pabrik Gula Tasik Madu, Pabrik Gula Pagottan, Pabrik Gula Ngadirejo, Pabrik Gula Mojopanggung, Pabrik Gula Gempolkerep, Pabrik Gula Kedawung, Pabrik Gula Jatiroto, Pabrik Gula Semboro, Pabrik gula Prajekan, Pabrik gula Asembagus.

DAFTAR  RUJUKAN
BUMN, Kementrian. 2011. Revitalisasi Industri Gula BUMN Tahun 2010-2014. Jakarta : Kementrian BUMN

Haryono, Anton. 2011. Sejarah (social) Ekonomi Teori metodologi Penelitian dan Narasi Kehidupan.Yogyakarta : USD

Khudori. 2005. Gula Rasa Neoliberalisme Pergumulan Empat Abad Industri Gula. Jakarta : LP3ES

Lelono, Heru. 2008. Gula: Manuskrip Ir. Sajadi Soelardi Hardjosoepoetro (1922-1988). Jakarta : RMBOOKS

Linblad, Th. 2004. Workshop: on The Economic of Decolonization. Yogyakarta: PSSAT-Sejarah UGM

Maharani, Krisnina. 2010. JEJAK GULA : Warisan Industri Gula Di Jawa. Jakarta : PT Jayakarta Agung Offset